Kriteria Kelayakan Sosial pada Pengurutan Prioritas Proyek Konstruksi dan Rehabilitasi Jalan Desa

Idealnya, pemilihan dan pengurutan prioritas dari proyek konstruksi dan rehabilitasi jalan desa dilakukan sebelum pemilihan teknologi ditentukan. Secara umum, ada tiga kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) kelayakan secara teknis, (2) kelayakan secara ekonomi dan, (3) pertimbangan-pertimbangan sosial (kriteria kelayakan sosial).

Setelah prioritas-prioritas jalan telah dibuat dan garis rencana jalan secara detail telah diidentifikasi, maka telah dimungkinkan memadukan rencana metode kerja, tenaga kerja dan peralatan.

Berikut ini adalah beberapa kriteria sosial yang dapat digunakan untuk pengurutan prioritas proyek kontruksi dan rehabilitasi jalan desa:

Kondisi jalan sekarang. Pada masyarakat tanpa akses kemana-mana seharusnya diberi prioritas tinggi. Sedangkan pada yang jalan lebih baik, diberi prioritasnya lebih rendah.

• Ketersediaan akses sepanjang tahun. Masyarakat tanpa akses hanya selama beberapa waktu saja sepanjang tahun, seharusnya mempunyai prioritas yang tinggi.
• Daerah yang dipengaruhi oleh jalan. Semakin besar daerah yang terpengaruh, semakin tinggi prioritasnya. Penentuan yang tepat dari area yang dilayani merupakan hal yang penting, tetapi sulit untuk diidentifikasi. Batas daerah secara umum ditentukan oleh pembatas air (tanggul), sungai dan daerah sekitar jalan.
• Penduduk yang dilayani. Semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, semakin tinggi prioritasnya.
• Biaya transportasi per km. Biaya transportasi berhubungan dengan kondisi jalan. Biaya ini semakin berkurang dengan adanya pengembangan jalan.
• Luas tanah yang dapat diusahakan/ditanami dalam daerah yang terpengaruh. Program jalan desa seharusnya menguntungkan petani sebanyak mungkin. Jalan-jalan membuat lebih sedikit tanah pertanian dan perumahan seharusnya diberi prioritas yang lebih rendah.
• Bertambahnya luas tanah yang dapat diusahakan/ditanami. Dengan berkembangnya jalan masuk (akses), penduduk mungkin lebih didorong untuk mengolah lebih banyak tanah dalam daerah yang terpengaruh dengan adanya jalan.
• Orientasi produksi lokal menuju pasar. Semakin besar jumlah produksi yang dapat dijual, seharusnya semakin tinggi prioritas untuk pengembangan jalan.
• Kenaikan potensi dalam produksi yang dapat dijual. Peningkatan produksi berhubungan dengan kondisi jalan, karena pengembangan akses ke pasar akan mendorong penduduk untuk memproduksi lebih banyak barang untuk dijual.
• Tersedianya pelayanan sosial dan ekonomi. Hampir semua pelayanan sosial dan ekonomi (kesehatan, pendidikan, dan pertanian) akan berhenti jika kemampuan jalan yang dilalui berhenti. Pengembangan akses dapat meningkatkan pelayananpelayanan tersebut ke komunitas terpencil.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa data tertentu dibutuhkan sebelum pemberian ranking. Lebih dari itu, ada bukti bahwa beberapa kriteria mungkin bertentangan satu dengan yang lain (misalnya ekonomi pemeliharaan vs daerah tanpa akses jalan).

Dengan demikian, hal yang penting adalah kepemimpinan di perdesaan atau daerah terpencil harus secara utuh dilibatkan dalam kriteria akhir dan pemilihan akhir dari proyek, dalam program pekerjaan jalan provinsi.

Dalam hal ini, proses dari Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintegrasi (IRAP/Integrated Rural Accessibility Planning) telah terbukti efektif, baik metodologi yang tepat untuk pengumpulan data maupun dibuatnya prioritas pekerjaan jalan dalam konteks perencanaan pengembangan infrastruktur perdesaan secara keseluruhan.

Sumber: Pedoman Teknis Metode Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja