Bangsa Indonesia telah memilih jalan Pembangunan Berkelanjutan sebagai sebuah visi pembangunan. Pembangunan Berkelanjutan yang berupaya menghadirkan kesejahteraan berkeadilan dan pembangunan ekonomi yang inklusif bagi segenap rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa datang, serta turut menyumbang secara positif dalam menjawab tantangan pembangunan masyarakat dunia. Penciptaan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi semacam ini mungkin untuk diwujudnyatakan manakala bagian-bagian penunjang, yang bekerja di ranah kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, satu dengan yang lain berfungsi secara harmonis serta seimbang dan sinambung. Kesejahteraan yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif itu hendak kita gapai dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan bermartabat, menjamin pertumbuhan ekonomi yang bermutu, mengentaskan masyarakat miskin, dan mengatasi ketimpangan antar-daerah. Melalui corak produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, semua ini hendak kita wujudkan sejauh batas-batas biofisik yang dimungkinkan oleh alam dan lingkungan. Tidak bisa tidak, kesejahteraan yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif itu hanya mampu kita capai apabila kegiatan pembangunan nasional dan di daerah kita rumuskan, laksanakan, dan kelola sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan terpadu. Dengan kata lain, kunci dari keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpaduan, sinergi dan konsistensi. Oleh karena itu, target-target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif tidak mungkin kita capai secara terkotak-kotak (silo) dan bersifat sektoral. Pembangunan Berkelanjutan meminta sebuah pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Merancang dan mengelola program-program pembangunan menjadi mustahil apabila kita tak bisa mengukur capaian atau kemajuan pembangunan itu sendiri. Tahap-tahap pengelolaan pembangunan, seperti perencanaan, penganggaran, implementasi, pengendalian dan evaluasi, menjadi tidak tepat sasaran dan tepat guna manakala kemajuan mereka tidak bisa ditakar secara benar. Dengan latar ini, data berperan teramat penting. Data akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka sehingga dapat diakses luas merupakan prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang bermutu dan bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Menjawab tantangan-tantangan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan data dengan integritas tinggi – data statistik, spasial, dan administratif. […]
Ketegori: Membangun Desa
[srizonfbalbum id=1] Kegiatan Cor Beton Jalan Bukit Pakar Timur Tahun 2015 Posted by Desa Ciburial hoyong Mandiri on Tuesday, 1 September 2015
Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung Prov. Jawa Barat turut serta dalam Konferensi Desa Online Indonesia (KODI) yang digelar Senin (9/12/2013). Titik KODI di Desa Ciburial merupakan titik KODI satu-satunya di wilayah Kabupaten Bandung. Konferensi Desa Online Indonesia (KODI)Â digagas oleh Gerakan Desa Membangun (GDM) bersama Anggota DPR RI, Dirjen PMD Kemendagri, Satker PNPM MP Pusat dan diikuti oleh desa-desa melek IT di Indonesia. Peserta KODI paling timur Indonesia adalah dari Raja Ampat Papua, sedangkan dari ujung barat Indonesia di wakili oleh desa dari Kabupaten Pidi, NAD. Perubahan jadwal pelaksanaan Konferensi Desa Online Indonesia (KODI), semula dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB berubah jadi dimulai pukul 15.00 WIB menjadikan beberapa perwakilan desa yang hadir di Desa Ciburial tidak bisa mengikuti KODI hingga usai. Materi KODI yang diinteraksikan adalah seputar penetapan RUU tentang Desa. Selain itu, dikarenakan sejak Sabtu (7/12/2013) hingga Senin (9/12/2013) pagi titik Konferensi Desa Online Indonesia (KODI)Â Desa Ciburial sudah online, paket internet yang digunakan untuk KODI tidak mencukupi hingga akhir acara. Sekitar pukul 16.00 WIB koneksi internet di Desa Ciburial terputus sehingga peserta KODI di Desa Ciburial tidak bisa berinteraksi hingga usai acara yang dijadwalkan pada pukul 17.00 WIB. Hadir menjadi peserta Konferensi Desa Online Indonesia (KODI) di Desa Ciburial diantaranya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Ciburial, Anggota BPD Ciburial, TP. PKK Desa Ciburial, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Iinformasi Bapapsi Kab. Bandung, Sekdes Cimenyan, Ketua LPMD Cimenyan, Karang Taruna Kec. Cimenyan dan beberapa perwakilan dari desa di wilayah Kab. Bandung. Sebanyak 20 orang tercatat mengisi daftar hadir peserta KODI di Desa Ciburial. ***
Pembangunan Gedung Serbaguna (GSG) Desa Ciburial yang dimulai sejak 29 Oktober 2012 kini memasuki tahap pengerjaan atap. Saat ini, rangka atap dari bahan baja ringan sedang dalam proses pengelasan. GSG Ciburial yang memiliki luas kurang lebih 375 Meter persegi (15 x 25 Meter) ini dibangun secara bertahap. Tahun 2013 ini adalah tahap kedua sebelum tahap penyelesaian pekerjaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan GSG Ciburial tersebut sudah mencapai Rp.253 Juta. Sumber pembiayaan untuk pembangunan GSG Ciburial, diantaranya dari: Program P4 Tahun 2012 sebesar Rp. 105 Juta. Bantuan Kegiatan Infrastuktur dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.100 Juta. Sisanya adalah dari pasrtisipasi dan swadaya masyarakat melalui APBDesa. Pada tahun 2013 ini, lanjutan pembangunan GSG Ciburial akan didanai dari Program P4 Tahun 2013, yaitu sebesar Rp.115 Juta. Dana tersebut akan dialokasikan untuk proses pengerjaan atap. Meskipun GSG Ciburial belum selesai atau masih dalam proses pengerjaan, namun sudah mulai difungsikan untuk kegiatan-kegiatan desa. Beberapa kegiatan desa yang dilaksanakan di GSG Ciburial pada tahun 2013 ini diantaranya adalah: Pelantikan Kades Ciburial pada Pilkades 2013; Kompetisi Bulu Tangkis pada Ciburial Festival (CiFest 2013); Puncak Acara CiFest 2013. Target pengerjaan GSG Ciburial pada tahun 2013 ini adalah atap dapat terpasang. Sehingga GSG Cibural sudah mulai bisa digunakan meskipun dalam keadaan hujan. ***
PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 telah menyentuh sekitar 120 desa. Tahun 2012 ini, program yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan pagu 250 juta rupiah tersebut, rencananya akan diterima 20 desa lain di Kabupaten Bandung. Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat Roestanto Wahidi mengatakan, sejauh ini ia dan anggota komisi V DPR RI lain telah berhasil merealisasikan bantuan PPIP di 120 desa di Daerah Pemilihan II Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. “Bantuan tersebut sudah dirasakan masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan desa, dan perbaikan rumah tidak layak huni,” ujarnya saat kunjungan kerja bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa (01 Mei 2012). Khusus untuk Kabupaten Bandung, kata Roestanto, program serupa akan diterima juga oleh 20 desa lain. Selain itu, Kabupaten Bandung juga akan mendapatkan bantuan dana bedah rumah untuk 120 kepala keluarga tidak mampu dari swadaya anggota Komisi V. Menurut Roestanto, bantuan bedah rumah akan diterima warga dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Sambil menunggu, Roestanto juga akan mengusulkan bantuan tambahan untuk bedah rumah di Kabupaten Bandung dari program yang dimiliki pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Kepala Desa Sangkanhurip, Aan Tirta Gandana, mengapresiasi hasil perjuangan Roestanto dan anggota Komisi V DPR RI lain yang telah mengarahkan bantuan PPIP ke desanya. “Di sini masyarakat sudah merasakan manfaat PPIP,” ujarnya. Dengan program PPIP tersebut, kata Aan, jalan desa di wilayahnya yang telah rusak parah, terutama Jln. Sindangsari yang selama ini belum tersentuh APBD Kabupaten Bandung yang memang lebih diprioritaskan untuk jalan kabupaten. Kini, jalan sepanjang 1 kilometer itu telah diperbaiki, sehingga aktivitas dan roda ekonomi masyarakat bisa berputar lebih cepat. *** Sumber: Pikiran-Rakyat
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Natuna, Chaidir Char, mengatakan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi andalan dalam pembangunan desa yang mandiri. Hal ini sesuai dengan target BPMD Natuna meski ditengah keterbatasan personel dan sarana prasana yang ada. “Ini target kita untuk menyukseskan semua program yang ada, termasuk program yang dicanangkan Pemprov Kepri yakni memandirikan semua desa dan kelurahan hingga tahun 2011,” kata Chaidir. Dijelaskan,terwujudnya kemandirian tersebut merupakan visi BPMD Natuna. Karena itu, BPMD tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, sosialisasi dan kegiatan lainnya agar semua program kegiatan terealisasi. Selain itu, juga dengan melakukan monitoring kegiatan BPMD di lapangan. Dikatakan, hasil dari monitoring cukup menggembirakan, meski masih terdapat beberapa kendala yang menimbulkan benturan dalam proses penyelesaian program menyangkut sumber daya manusia (SDM) masyarakat di desa dan kelurahan. Terlebihnya, terkait dengan penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Natuna yang mencapai Rp 11,5 Miliar. “Selain dana PNPM Mandiri sebesar Rp 11,5 Miliar yang merupakan cost sharing dari APBD dan APBN. Kita juga mendapat dana program pengembangan sistem pembangunan partisipatif Rp 4,8 Miliar,” ungkapnya. Dia mengungkapkan bahwa, PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilaksanakan sejak 2007 lalu dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) tahun 2003. Adapun hasil pembangunan dari 2003 sampai 2010 diantaranya, saluran air bersih sepanjang 66.674 Meter, tambatan perahu sepanjang 4.340 Meter, jalan sepanjang 20.004 Meter, jembatan kayu sepanjang 1.339 Meter dan jembatan beton sepanjang 56 Meter. Lainnya, batu miring sepanjang 707 Meter, posyandu 46 unit, mesin listrik desa 15 unit, sumur gali 5 unit, pasar desa 5 unit, gedung serba guna 5 unit, PAUD 14 unit, TK 16 unit dan MDA 13 unit. Kemudian, ada pengadaan mobil transportasi desa 4 unit, biaya siswa dan honor guru 280 orang dan kelompok SPP sebanyak 356 kelompok dengan jumlah dana yang tersalur Rp 15.837.281.000 dengan tingkat pengembaliannya sebesar 95 persen. Ditambahkan, dalam […]
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 diketahui bahwa penduduk miskin paling banyak berada pada daerah pedesaan. Penduduk kota memiliki jumlah penduduk miskin 11,10 juta jiwa sedangkan desa 19,93 juta jiwa. Masih menurut laporan BPS persentase penduduk miskin kota sebanyak 9,87 % sedangkan desa 16,56 %. Indeks kedalaman kemiskinan kota 1,57 dan Desa 2,8. Selanjutnya Indeks keparahan kemiskinan kota 0,4 sedangkan desa 0,75 Menurut BPS Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Menurut laporan BPS, Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah dibandingkan masyarakat perkotaan. Karena saat ini penduduk Indonesia lebih banyak terkonsentrasi pada daerah pedesaan maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Mewujudkan Masyarakat Cerdas Secara nasional tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Dapat dilihat dari data BPS tahun 2009. Angka partisipasi sekolah SD adalah 97,95, SMTP 85,43, SMTA 55,05 dan pendidikan tinggi 12,66. Padahal tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat kemiskinan suata daerah. Salah satu langkah untuk mengeluarkan masyarakat desa dari tingkat kemiskinan adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan masyarakat. Semakin banyak masyarakat desa yang memiliki pengetahuan maka akan semakin jauh masyarakat dari tingkat kemiskinan. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk. Minimnya media menyebabkan motivasi masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan rendah. Maka dari itu perlu dilakukan perubahan pola berpikir masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan pembukaan taman bacaan di setiap desa. Dapat dilihat contohnya pada Taman Bacaan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumut. Taman bacaan kini […]
Dalam rangka turut berpattisipasi dalam ajang Cipta Media Bersama, yaitu hibah terbuka yang mengajak individu atau organisasi memunculkan ide baru dan segar dalam praktik bermedia yang mampu membuat perbaikan media di Indonesia. Desa Ciburial pun mencoba mengajukan sebuah proyek/ide dengan judul, “Muwujudkan Aplikasi e-Desa di Kecamatan Cimenyan”. Adapun Deskripsi dari proyek/ide tersebut adalah sebagai berikut: Deskripsi Proyek: Aplikasi e-Desa adalah aplikasi cloud computing atau sistem sewa sehingga pemerintah desa/kantor desa tidak memerlukan server, perawatan dan tenaga ahli IT, yang memungkinkan proses administrasi desa (pelayanan publik, seperti pembuatan surat-surat pemohonan KTP, IMB, Domisili, Asal Usul, SKTM, numpang nikah dll) di desa menjadi otomatis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang akurat, cepat, mudah dan murah. Masalah yang ingin diatasi: Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi desa yang berbasis IT, dengan penyimpanan data di server yang sangat aman, meningkatkan produktivitas dalam bekerja bagi aparat desa, karena bantuan IT Tools yang sangat mudah dalam pengoperasiannya tanpa harus menyediakan tenaga IT di kantor desa, menerapkan Cloud Computing di kantor desa yang tepat guna akan meningkatkan kualitas layanan, dan menerapkan Software System Desa sesuai dengan Standar Administrasi Kependudukan akan meningkatkan akurasi data kependudukan. Cara mengatasinya dan masyarakat yang diuntungkan: Tidak dipaparkan mengenai cara mengatasi permasalahan tersebut. Pihak yang diuntungkan adalah masyarakat desa se-Kecamatan Cimenyan dan masyarakat di luar Kecamatan Cimenyan penerima/pengguna layanan publik dari Kantor Desa se-Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Ukuran kesuksesan: Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi desa yang berbasis IT, dengan penyimpanan data di server yang sangat aman, meningkatkan produktivitas dalam bekerja bagi aparat desa, karena bantuan IT Tools yang sangat mudah dalam pengoperasiannya tanpa harus menyediakan tenaga IT di kantor desa, menerapkan Cloud Computing di kantor desa yang tepat guna akan meningkatkan kualitas layanan, dan menerapkan Software System Desa sesuai dengan Standar Administrasi Kependudukan akan meningkatkan akurasi data kependudukan. — Anda dapat […]
Sebanyak 120 mahasiswa Fakultas Hukum Uninus (Universitas Islam Nusantara) Bandung, melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Penyuluhan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini akan berlangsung selama 4 hari mulai 18 s.d. 22 Juli 2011 di Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cimenyan. “Penyuluhan hukum ini saya harapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang persoalan hukum, paling tidak mereka akan mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara didepan hokum,” ungkap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip ketika menerima rombongan mahasiswa UNINUS di seputar objek wisata Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan, Senin (18 Juli 2011). Dadang M. Naser mengakui, persoalan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah, khusunya di wilayah Kecamatan Cimenyan dewasa ini menyangkut lingkungan hidup dan pertanahan. Hal ini menurutnya sebagai dampak masuknya Kecamatan Cimenyan dalam KBU (Kawasan Bandung Utara) yang diatur dalam Perda No. 1/2008. “Karena panorama Cimenyan ini sangat indah, sekarang banyak tempat-tempat peristirahatan dibangun diseputar Cimenyan,” ucapnya pula. Dibangunnya tempat peristirahatan, menurut Dadang M. Naser berdampak terhadap persoalan lingkungan hidup di daerah sekitar Kecamatan Cimenyan. “Agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, kita akan kendalikan secara ketat pembangunan fisik di daerah Cimenyan,” tegasnya pula. Banyaknya wisatawan yang datang ke Cimenyan khususnya pada hari libur diakui pula Camat Cimenyan Dede Sutardi, SH. “Khususnya di lokasi Caringin Tilu, para pengunjung bisa dengan leluasa memandang Kota Bandung dari puncak bukit. Apalagi bila dilihat pada malam hari, pemandangannya sangat indah,” kata Dede Sutardi. Untuk menghijaukan kembali bukit-bukit di Cimenyan, Dede Sutardi mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menanam berbagai jenis pohon di lingkungan perumahannya masing-masing. “Agar ada nilai ekonomisnya, saya imbau masyarakat untuk menanam pohon durian, karena iklimnya sangat mendukung,” ucap Dede Sutardi. Penyuluhan hukum mahasiswa Uninus di Cimenyan, menurut Ketua Panitia KKL Heri T. Noor meliputi persoalan trafficking, otonomi daerah, hukum pertanahan, KDRT (Kekerasan […]