Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung menggelar perhelatan Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi (Festival TIK ) 2017. Festival TIK Kabupaten Bandung 2017 dilaksanakan selama satu hari di di Gedung Moch.Toha Komplek Pemda Kabupaten Bandung Soreang, Selasa (12 Desember 2017).
Tagar: Kabupaten Bandung
33 posts
Lahan kritis di wilayah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 20 persen dari luas lahan keseluruhan sekitar 800 hektare. Penyebab terjadinya lahan kritis adalah banyaknya lahan yang difungsikan sebagai areal pertanian sayuran, dan lahan tidur yang tidak dimanfaatkan pemiliknya. Kepala Desa Ciburial, Imam Soetanto mengatakan, penggunaan bahan nonorganik pada tanaman sayuran menyebabkan kandungan hara pada tanah terus menurun. Jika tidak diselamatkan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida, bisa berdampak fatal karena membuat tanah tidak subur. “Ada pula lahan kritis akibat ditelantarkan pemiliknya. Karena tidak diurus, ilalang tumbuh subur. Saya berharap lahan-lahan tidur lebih baik dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras supaya bermanfaat sebagai penyimpan cadangan air dan akar-akarnya mengikat tanah,” kata Imam Soetanto, Senin 23 Januari 2012. Diungkapkan, lahan yang dibiarkan tidak terurus dimiliki warga dari luar wilayah Desa Ciburial. Untungnya, lahan-lahan tersebut bukan berada di daerah rawan bencana, sehingga tidak sampai mengancam keselamatan manusia. Sementara itu, 300 bibit pohon ditanam pada lahan kritis yang ada di Desa Ciburial, Minggu 22 Januari 2012. Penanaman bibit pohon dilakukan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) dan Tiger Association Bandung (TAB) pada lahan seluas 1 hektare. FPLH dan TAB dalam gerakan peduli lingkungan ini datang ke daerah sasaran penanaman dengan konvoi 100 kendaraan yang dilepas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan. Ketua FPLH, Thio Setiowekti menyatakan, kepedulian dari sekelompok penggemar sepeda motor ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan oksigen. Anggota TAB menyadari asap dari sepeda motor tunggangannya menjadi penyumbang karbondioksida. Untuk meminimalisasi pencemaran udara, kelompok pengendara sepeda motor ini menyelenggarakan kegiatan penanaman bibit pohon yang dikemas dalam kegiataan yang bertajuk “Green Revolution”. “Kerja sama yang dibangun antara FPLH dengan TAB menjadi bagian penting dalam mengembalikan udara seperti sediakala, paling tidak mengurangi polusi udara. Salah satu caranya dengan memperbanyak pohon. Dinyakini pohon itu sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan semua makhluk […]
Perbaikan jalan-jalan yang rusak sehingga menjadi baik dan meningkat kualitasnya membutuhkan anggaran cukup besar sampai 1 triliun rupiah. Untuk hal tersebut, selama 4 tahun ke depan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengalokasikan dana sebesar 1 triliun rupiah secara bertahap agar jalan-jalan di Kabupaten Bandung menjadi mulus. “Pada tahun ini dalam APBD 2011 hanya dianggarkan perbaikan jalan sebesar 60 miliar rupiah sehingga rencananya APBD 2012 harus menganggarkan 140 miliar rupiah atau minimal 120 miliar rupiah,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, di sela-sela dialog reses di GOR Rahayu, Margaasih, Kamis (1/12) sore. Dari ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung yang mencapai 1.050 km, sekitar 45 persennya atau 500 km dalam kondisi rusak sedang dan parah. “Panjang jalan milik Kabupaten Bandung 1.050 km hampir sama dengan panjang jalan dari ujung Banten sampai Cirebon. Kita akan prioritaskan perbaikan-perbaikan infrastruktur terutama jalan, agar perekonomian maupun mobilitas masyarakat menjadi lancar,” katanya. Menurut Yanto, apabila ingin menjadikan jalan-jalan Kabupaten Bandung dalam kondisi mantap membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. “Kalau kita perhatikan jumlah RAPBD tahun 2012 bisa mencapai 2,4 triliun rupiah, namun hampir dua pertiga untuk biaya pegawai seperti gaji dan tunjangan. Sisanya sekitar 35 persen untuk biaya pembangunan seperti jalan, perbaikan gedung sekolah, dan lain-lain,” kata Yanto didampingi anggota Bangar, H. Saiful Bahri dan H. Romli.
Negara dan daerah mana pun, tidak terkecuali Jawa Barat, memerlukan suntikan dana investasi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Dasar itu yang membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar terus melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak investasi di tatar Pasundan. Salah satu langkah yang dilakukan BKPPMD Jabar yaitu menggelar West Java International Exposition (WIJE) 2011 di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung, 24-26 Oktober. Inti agenda itu mengundang sekitar 200 investor asal berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Cina, Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, Malaysia, Vietnam, India, dan Singapura, untuk berinvestasi di Jabar. Secara total, nilai investasi yang ditawarkan Jabar kepada para investor itu bernilai Rp 20,9 triliun. Di antara kota dan kabupaten, kebutuhan investasi terbesar ditempati Kabupaten Bandung. Kepala Bagian Promosi BKPPMD Jabar, Yusuf Wibisana, mengatakan, secara keseluruhan, kebutuhan investasi di Kabupaten Bandung mencapai Rp 2,3 triliun. Proyeknya, kata dia, beragam. Misalnya, berupa infrastruktur. Investasi besar lainnya dibutuhkan Kabupaten Sukabumi. Nilai, sebutnya, sekitarRp 1,8 triliun. Selanjutnya, tambah Yusuf, Kota Bekasi, yang memerlukan dana investasi sejumlah Rp 1,2 triliun. Sementara kebutuhan investasi Kota Bandung, tuturnya, berada pada level ratusan miliar. Angka yang dibutuhkan Kota Kembang yaitu Rp 434 miliar. Peruntukannya, jelas dia, bagi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Gedebage. Sumber: Tribun Jabar
Wakil Bupati Bandung, H. Deden Rukman Rumaji, Sos mengakui bahwa di Kabupaten Bandung masih terdapat warga miskin yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya masih banyak anak-anak miskin yang tidak bersekolah disebabkan kurangnya biaya, motivasi serta dorongan dari orang tua agar anaknya tetap sehat dan bersekolah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung sangat mendukung terhadap upaya Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu berupa bantuan sejumlah uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). “Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu mendorong dan memotivasi anaknya agar mau bersekolah dan tetap sehat..”, demikian tutur Deden Rumaji saat membuka resmi Acara Bimbingan Teknis (Bintek) Service Provider Lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2007-2011 di Kabupaten Bandung Tahun 2011, yang berlangsung di Gedung Korpri-Soreang, Jum’at (30/09). Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Dr. Dwi Heru Sukoco, M.Si, perwakilan SKPD lingkup Kabupaten Bandung, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) Kabupaten Bandung. Menurut Deden, terdapat beberapa aspek dari keluarga miskin yang mesti mendapatkan bantuan dari pemerintah, diantaranya adalah bantuan sandang dan pangannya, kesehatan, sekolah dan pemberdayaan ekonominya. Ia menambahkan, sudah merupakan kewajiban negara untuk memberikan bantuan pada warga miskin. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung program ini dengan harapan adanya perluasan jangkauan PKH mengingat masih ada 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang belum tersentuh program ini. “ Oleh karena itu, segera laporkan pada RT/RW, Desa atau Camat setempat jika menemukan keluarga yang sangat miskin di daerahnya agar dapat di data secara jelas….. “ papar Deden Rumaji. Sementara Dr. Dwi Heru Sukoco mengatakan PKH merupakan program pemerintah pusat melalui Departemen Sosial untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban. Salah satu contoh kewajibannya adalah melakukan kunjungan kesehatan yang […]
Campak dan Polio hingga kini masih dianggap sebagai penyakit berbahaya yang kerap menyerang anak-anak balita. Untuk mengantisipasi penyakit tersebut, Pemerintah Kaupaten Bandung menargetkan 575.592 balita akan menjadi sasaran imunisasi campak dan polio yang akan berlangsung mulai 18 Oktober s.d. 18 Nopember 2011 di 31 Kecamatan dengan melibatkan 4.000 Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Data tersebut terungkap pada pertemuan Persiapan Crash Program Campak dan Polio Tingkat Kabupaten Bandung yang dibuka oleh Wakil Bupati Bandung, H. Deden Rukman Rumaji, S.Sos di Bale Sawala, Kamis (29/09). Pertemuan dihadiri sekitar 125 peserta terdiri dari pengurus PKK Kecamatan, para camat serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), Yankes (Pelayanan Kesehatan). Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung dr. Achmad Kustijadi, M.Epid menyebutkan, jumlah sasaran imunisasi campak sebanyak 264.304 balita, sementara untuk polio ditargetkan 311.288 balita. Ia merasa yakin, target tersebut bisa tercapai mengingat persiapan untuk kegiatan imunisasi massal ini sudah dilakukan maksimal. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk ikut mendukung pelaksanaan imunisasi.“ Kami mohon kesadaran dari masyarakat atau keluarga yang memiliki balita untuk membawa anak-anak balitanya ke posyandu terdekat untuk diimunisasi, demi kesehatan anak-anak itu sendiri…” kata Achmad Kustijadi. Anak-anak balita yang menjadi sasaran kata Ahmad Kustijadi,khusus untuk campak yaitu balita usia 9 s.d. 59 bulan, sedangkan usia sasaran polio 0-59 bulan. Semuanya tanpa memandang status imunisasinya, karena menurutnya, tujuan imunisasi campak dan polio kali ini diantaranya untuk menghilangkan kelompok rawan campak di daerah resiko tinggi, disamping untuk memastikan cakupan imunisasi polio tambahan yang tinggi. “ Jadi walaupun telah mendapatkan imunisasi lengkap, semua bayi dan balita harus mendapat imunisasi tambahan campak dan polio tersebut..”, katanya. Ditegaskan pula, walaupun bayi-bayi tersebut sedang batuk pilek ringan, mencret sedikit tapi tidak rewel, bayi dan balita tersebut bias diberikan imunisasi campak dan polio. Setelah di imunisasi kata Achmad Kustijadi, bayi tersebut terkadang mengalami demam, bintik-bintik merah, mencret sedikit. Gejala itu menurutnya […]
Wakil Bupati Bandung, H. Deden Rukman Rumaji, S.Sos mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung program strategi nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, mulai tahun 2012 pemerintah akan menerapkan KTP Elektronik (E-KTP) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Demikian disampaikan Deden Rumaji saat membuka Sosialisasi Penerapan Elektronik KTP, bertempat di Hotel Antik-Soreang, Kamis (21/07). Deden Rumaji menambahkan, selain penerapan KTP elektronik, pemerintah juga akan melaksanakan program lainnya yaitu Pemuktahiran Data Kependudukan, Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mulai dilaksanakan pada bulan September 2011. Menurut Deden, KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP elektronik merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengawasan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota. “ Salah satu manfaat dari KTP Elektronik ini adalah bisa mencegah dan menutup peluang adanya KTP Ganda dan Palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk..”, tutur nya. Ia melanjutkan, penerapan KTP Elektronik tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. “ Termasuk tertib Data Base Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan..” tandasnya pula. Terkait dengan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Deden menilai bahwa masyarakat sejauh ini belum memahami benar mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Deden Rumaji menegaskan pihaknya akan terus berbenah diri dan bekerja keras dalam melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan melalui langkah-langkah yang lebih efisien, “ Sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat..”, ujar Deden. Dan melalui sosialisasi ini, Dia mengharapkan jajaranya mampu memahami secara mendalam mengenai konsepsi, norma peraturan dan operasionalisasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil. “ Sehingga dapat terwujud data penduduk yang valid dan NIK yang benar-benar tunggal sesuai data […]
Penyelenggaraan Pasanggiri Mojang-Jajaka (Moka) tingkat Kabupaten Bandung tahun 2011 jauh lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Pasanggiri Moka kali ini juga merupakan yang pertama kali diikuti hanya 31 kecamatan pasca pemekaran Kab. Bandung Barat. Kesederhaaan acara kali ini terlihat dari rangkaian acaranya yang tak terlalu gebyar. Tak ada pawai para finalis Mojang-Jajaka (Moka) mengelilingi Kota Soreang seperti tahun lalu. Begitu juga tempat pelaksanaan pasanggiri yang tiap tahun biasa digelar di Gedung Moh. Toha dengan kapasitas besar, kini digelar di Gedung Dewi Sartika Pemkab Bandung yang lebih kecil. Hadiah utama yang diperebutkan juga mengalami "penurunan". Jika sejak beberapa tahun lalu masing-masing Moka Pinilih mendapatkan sepeda motor Yamaha (Jupiter MX dan Mio) maka tahun ini hanya sepasang sepeda motor listrik buatan Cina. "Kesederhanaan ini karena memang terdapat keterbatasan anggaran. Beberapa potensi sponsor yag berada di wilayah Kab. Bandung Barat kini tak lagi memberikan andil dalam penyelenggaraan ini," kata Kabid Pariwisata, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata (Dispopar) Kab. Bandung, Heri Partomo. Namun demikian, jumlah peminat pasanggiri ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Menurut Heri Partomo, terdapat 133 jumlah pendaftar, atau kenaikan sebesar 10% dari 31 kecamatan. "Yang masuk grand final hari ini yaitu 40 orang, atau 20 orang dari kategori dewasa dan 20 orang remaja," kata Heri saat ditemui di sela-sela persiapan pembukaan pasanggiri, Senin (11 Agustus 2011) pagi. Terdapat lima orang juri yang akan memilih yang terbaik di antara 40 peserta itu. Grand final sekarang merupakan puncak acara dari rangkaian Pasanggiri Mojang-Jajaka (Moka) Kabupaten Bandung sejak Selasa (29 Juli 2011) lalu. Proses seleksi pada babak akhir ini sangat memakan waktu. Hasil pasanggiri baru akan ditentukan dewan juri petang nanti. Berikut ini Rangkaian Acara Pasanggiri Mojang-Jajaka (Moka) tingkat Kabupaten Bandung tahun 2011: Waktu Pendaftaran : Tanggal 1-20 Juni 2011 | Hari senin – Jumat (09.00 -15.00 WIB) Tempat Pendaftaran: Kantor Dinas Pemuda […]
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: Surat Pengantar dari RT/RW; Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: KK lama; dan Kutipan Akta Kelahiran. Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: KK lama; KK yang akan ditumpangi; Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indoensia yang datang dari luar negeri karena pindah. Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: KK lama atau KK yang ditumpangi; Paspor; Izin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: KK lama; Surat Keterangan Kematian; atau Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah; KK yang rusak; Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau Dokumen keimigrasian bagi Orang […]