Desa Ciburial, CDI — Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1434 Hijriah, Karang Taruna Padu Selaras Desa Ciburial gelar acara pawai obor. Pawai obor menyambut bulan suci ramadhan ini dilaksanakan Jum’at (05 Juli 2013). Start Pawai obor akan dilaksanakan di area Resort Dago Pakar (depan Cafe Stone) mulai pukul 18.30 WIB dan Finish di Balai Desa Ciburial. Jarak waktu tempuh, berdasarkan rute yang dilalui, pawai obor tersebut diperkirakan sekitar 40 menit. Adapaun rute pawai obor tersebut adalah sepanjang kurang lebih tiga Kilometer. Pawai obor akan melewati rute Jalan Ciburial dari Resort Dago Pakar (depan Stone Cafe) menuju finish di Balai Desa Ciburial. [AS/DeMIT]
Tagar: Desa
Persiapan pelantikan Kepala Desa Ciburial periode 2013-2019 Imam Soetanto, S.E. pada tanggal 27 Juni 2013, kini sudah 99 persen. Sisa sekitar 1 persen lagi, yaitu pemasangan sound system yang baru dilakukan pada pagi hari H-0 nanti. Cukup banyaknya undangan yang disebar, sebab Kepala Desa mengharapkan seluruh perwakilan masyarakat Desa Ciburial diundang. Namun karena kapasitas Balai Desa Ciburial terbatas dan hanya bisa memuat sekitar 50-an orang, maka pihak Pemdes Ciburial akan menggunakan Gedung Serbaguna (GSG) Desa Ciburial yang masih belum selesai untuk menampung tamu undangan sekitar 500 orang. Tahapan persiapan pelantikan sudah matang, dan BPD Ciburial juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Cimenyan, Kapolsek Cimenyan, dan seluruh stakeholder terkait. Para tamu undangan yang akan hadir pada pelantikan tersebut adalah perwakilan dan tokoh masyarakat Desa Ciburial, para Kepala Desa se-Kecamatan Cimenyan, para Ketua TP. PKK se-Kecamatan Cimenyan, para Ketua LPMD/LPM se-Kecamatan Cimenyan, juga pimpinan BPD se-Kecamatan Cimenyan. Untuk kegiatan Parade dan Atraksi Seni warga Desa Ciburial yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Ciburial dan dikoordinasikan oleh Karang Taruna Padu Selaras Desa Ciburial. Untuk proses pelantikan akan memakan waktu sekitar satu setengah jam. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara Parade dan Atraksi Seni Warga Desa Ciburial.
Sebanyak 8.453 pemilih yang ada di Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung akan mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ciburial 2013, Minggu (16 Juni 2013) besok. Berdasarkan data dari Panitia Pilkades Ciburial, sebanyak 4.356 pemilih adalah laki-laki dan 4.097 pemilih adalah perempuan. Sementara untuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya sebanyak 20 TPS. Panitia Pilkades Ciburial telah mendistribusikan semua logistik pelaksanaan pemungutan suara ke tiap-tiap TPS pada hari Sabtu (15 Juni 2013). 20 TPS yang tersebar di wilayah Desa Ciburial sudah siap melaksanakan pemungutan suara untuk menentukan Kepala Desa Ciburial periode 2013-2019. Proses pemungutan suara akan dilakukan di tiap-tiap TPS dan proses rekapitulasi suara akan dilakukan di Balai Desa Ciburial pada hari Minggu (16 Juni 2013). [AS/DEMIT]
Tingkat pelayanan air bersih di wilayah Kab. Bandung masih rendah. Pelayanan air bersih di Kab. Bandung baru mencapai 9,41 persen. United State Agency for International Development (USAID), yang merupakan lembaga donor luar negeri, ikut membantu peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kab. Bandung. Dirut PDAM Tirta Raharja, Ruddy Kusmayadie mengatakan, jumlah sambungan langganan (SL) PDAM di Kab. Bandung hingga akhir tahun 2012 baru mencapai 66.407 SL. Jumlah tersebut, mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 lalu yang mencapai 60.529 SL. “Jika kita persentasekan, baru mencapai 9,41 % atau sekitar 314.396 warga dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3,3 juta jiwa,” ujarnya, Kamis (4/4). Ruddy menargetkan, hingga tahun 2015, layanan air bersih kepada masyarakat bisa mencapai 68,87 % atau 2.490.820 jiwa. Dengan asumsi, jumlah warga Kabupaten Bandung tahun 2015 sebanyak 3,6 juta jiwa. Ruddy yakin, karena program pelayanan air bersih banyak dibantu oleh pihak lain. “Saya optimis target tersebut bisa tercapai, mengingat bantuan untuk program tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari Dinas Permukiman Tata Ruang dan Kebersihan, lembaga donor luar negeri, maupun pihak lain,” katanya. Program pengembangan layanan air bersih di Kab. Bandung, mendapatkan bantuan dari USAID. Program yang diberikan oleh USAID adalah Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH). Kab. Bandung terpilih sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memperoleh bantuan IUWASH. Menurut Chief of Party IUWASH, Louis O’brian mengatakan, Pemkab Bandung dianggap mampu memperlihatkan kinerja yang baik dalam peningkatan layanan air bersih dan sanitasi. Program yang dilaksanakan oleh Kab. Bandung memiliki kesamaan dengan IUWASH. “Kabupaten Bandung memiliki program Sabilulungan Raksa Desa yang menyangkut air bersih dan lingkungan sekitar. Hal ini sangat cocok dengan program yang diemban oleh IUWASH,” ujarnya. Dukungan yang diberikan oleh IUWASH menurut Louis O’brian, berupa bantuan teknis dan hibah skala kecil bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lainnya. Program tersebut […]
Desa Ciburial siap mewakili Kabupaten Bandung untuk mengikuti kegiatan Lomba Desa Tahun 2013. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Ciburial, Imam Soetanto, saat melakukan ekpose di hadapan Tim Penilai Lomba Desa tingkat Kabupaten Bandung, di Aula Kantor BPMPD Kab. Bandung, (27/03/2013). Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Bandung dilaksanakan dalam dua babak. Babak pertama dilaksanakan dengan penilaian terhadap seluruh peserta perlombaan yang selanjutnya ditetapkan sepuluh desa terbaik untuk dinilai lebih lanjut pada babak kedua. Desa Ciburial Kec. Cimenyan berhasil melaju ke babak kedua bersama 9 desa lainnya. Selanjutnya akan ditentukan Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung untuk mewakili Kabupaten Bandung pada Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Barat. Ada banyak potensi yang dimiliki oleh Desa Ciburial. Salah satu potensi unggulan yang sudah mulai digarap oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Ciburial diantaranya adalah potensi pariwisata. Selain potensi pariwisata yang sudah mulai digagas sejak 2011 lalu, Pemdes Ciburial juga telah dinyatakan berhasil dalam menggarap potensi “tingginya partisipasi masyarakat” dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Desa Ciburial. Berbagai kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, di masa kepemimpinan Kepala Desa Ciburial Imam Soetanto dinilai cukup berhasil berkat partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat Desa Ciburial. Diantaranya yang menonjol adalah, Pembangunan Kantor Desa Ciburial, perbaikan jalan desa, pembangunan Gedung Serbaguna Desa Ciburial, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai berhasil karena dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, baik sejak dari proses perencanaan hingga ke proses pelaksanaannya. ***
Desa Ciburial mewakili Kec. Cimenyan dalam lomba desa tingkat Kab. Bandung. Desa yang terletak di ujung utara Kabupaten Bandung dan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Kotamadya Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini memiliki banyak potensi, khususnya potensi pariwisata. Menurut Kades Ciburial, Imam Soetanto, Desa Ciburial memiliki jumlah penduduk 12.034 orang dengan 12 Rukun Warga (RW) dan 51 Rukun Tetangga (RT). “Dari 7 desa dan 2 kelurahan di Kec. Cimenyan dalam lomba desa tingkat kecamatan dimenangkan Desa Ciburial,” kata Imam didampingi Camat Cimenyan, Asep Rahmadi, di sela-sela penilaian lomba desa, Senin (18/3/2013). Potensi yang sedang dikembangkan di Desa Ciburial berupa potensi desa wisata. Desa Ciburial merupakan salah satu daru 10 Desa Wisata yang ada di Kabupaten Bandung. “Desa Ciburial ditetapkan sebagai Desa Wisata oleh Pemkab Bandung pada akhir 2011 lalu,” ucap Imam. Imam menambahkan, tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat Desa Ciburial sangat tinggi. “Kalau ada kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, seperti pembangunan Gedung Serbaguna yang saat ini sedang dilaksanakan, maka warga akan berpartisipasi bergotong royong untuk mendukungnya, baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaanya” ujar Imam. ***
Kesenjangan yang besar antara perkotaan dan pedesaan dikhawatirkan terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak merata. Atas dasar hal tersebut, DPR meminta agar pembangunan ekonomi juga diarahkan ke desa. Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus, Senin, (21 Mei 2012) mengungkapkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak saja diukur dengan banyaknya pembangunan gedung-gedung pencakar langit, dan menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan di pusat kota. “Peningkatan pertumbuhan itu harus dirasakan oleh bangsa ini baik di pusat kota dan daerah, dengan terbukanya lapangan pekerjaan, berkurangnya kemiskinan dan penggangguran. Kalaulah hal ini dapat diatasi maka itulah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya,” ujarnya. Firdaus menambahkan, berdasarkan data, dalam 10 tahun ke depan, dampak kesenjangan pendapatan dan daya beli antara 20 persen warga kelas menengah atas, dan 80 persen warga miskin di Indonesia, sulit untuk dibendung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebaran angka kemiskinan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan di kota. Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa, antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan, dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Di tahun 2011, sebaran angka kemiskinan berjumlah 63,2 persen ada di desa, sedang 36,8 persen berada di perkotaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan, lowongan kerja yang sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. “Oleh karena itu, alangkah baiknya jika prioritas pembangunan diarahkan ke desa,” ujarnya. Selain jumlah angka kemiskinan dan keluarga pra sejahtera yang masih sangat tinggi, juga karena di desa yang kaya dengan sumber daya alam namun belum tergarap secara maksimal. Dengan begitu kata Firdaus, pengangguran yang memicu tingginya angka kemiskinan dapat ditekan. “Sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, serta keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera,” ujarnya. (asw/fajar}
Sebanyak 88 desa dari 204 desa di Kabupaten Merangin, Jambi belum memiliki Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Marzuki Yahya, melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Suherman mengatakan, program untuk pengajuan sekdes merupakan program lama. “Sebenarnya ini program bertahap, karena tidak bisa langsung sekaligus membuka formasi untuk sekdes. Oleh karena itu, kini sedang proses mengajukan permohonan untuk itu,” ujarnya kepada Tribun, Minggu (23/10/2011). Permohonan Sekdes PNS, akan diajukan kepada Sekda. “Kalau pegawai itu kan pemkab yang menentukan, mau ditaruh atau ditugaskan dimana. Jadi, kalau bisa, kita memohon dari honorer data base yang lulus dan diangkat jadi CPNS, ada yang ditempatkan jadi Sekdes,” ungkapnya. Menurut Suherman, disetujui atau tidaknya permohonan tersebut, tergantung keputusan pemkab. Hal ini perlu diajukan dan disampaikan, karena 116 desa lain sudah memiliki Sekdes PNS. Diketahui, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan adanya sosok seorang PNS untuk mengisi jabatan sekdes. Ini juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. *** Sumber: TribunNews.com
Setelah kantor lama rubuh akibat gempat pada 2009 lalu, pemerintah Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum memiliki kantor baru. Hingga saat ini mereka hanya menempati gedung balai pertemuan yang dibangun oleh pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Menurut Kepala Desa Ciberureum Atep Ahmad, pihak PNPM sebenarnya tidak memperkenankan balai pertemuan tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi kantor. Namun, belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun kantor baru, membuat pegawai desa terpaksa menjalankan tugasnya di bangunan tersebut. “Kami akhirnya meminta pengertian pengelola PNPM agar mengijinkan kami menjalankan roda pemerintahan desa di bangunan itu untuk sementara,” ujarnya ketika ditemui Jumat (21/10). Berdasarkan pantauan “PRLM”, kondisi pelayanan publik di Desa Cibeureum memang cukup mengkhawatirkan. Betapa tidak, para pegawai desa tidak memiliki ruangan yang layak untuk menjalankan tugas mereka. Di dalam balai pertemuan yang cukup luas tersebut, meja para pegawai desa tertata di salah satu sudut dengan hanya dibatasi sekat dari triplek. Sementara sang kepala desa terpaksa menjadikan pos keamanan balai pertemuan tersebut sebagai ruang kerja. Atep menegaskan, selama ini masyarakat sudah cukup banyak yang mengeluh. Pasalnya, kenyamanan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah desa tidak seperti saat masih ada kantor desa. Tidak jauh dari balai pertemuan tersebut, kata Atep, sebenarnya ada kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan UPTD Kesehatan Kabupaten Bandung. “Namun mereka tidak memberikan ijin untuk kami numpang berkantor di sana sementara,” ucapnya. Ironisnya, Kantor UPTD pendidikan dan UPTD Kesehatan tersebut sebenarnya berdiri di atas tanah carik yang menjadi aset Desa Cibeureum. Padahal, pihak desa tidak pernah memungut sewa kepada dua UPTD tersebut. Sejauh ini, pemerintah Desa Cibeureum sudah berupaya mengajukan permohonan bantuan pembangunan kantor desa kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini belum juga ada tanggapan. Mengomentari masalah ini, Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji mengatakan, dirinya akan […]