Master Data: Sosialisasi Layanan Puskesos Desa Ciburial

Saat ini penanganan masalah kemiskinan maupun masalah sosial lainnya masih banyak program pelayanan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Di sisi lain, kebijakan maupun program terkait penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial selama ini cenderung masih bersifat fragmentaris, sektoral, reaktif dan belum melembaga. Tantangan ke depan dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial adalah bagaimana mengintegrasikan beragam kebijakan dan program pelayanan secara terintegratif, komprehensif, efektif dan efisien.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Sosialisasi Master Data: Sosialisasi Layanan Puskesos Desa Ciburial yang diselenggarakan pada Jumat (24 Maret 2017). Kegiatan sosialiasi tersebut dinisiasi oleh Pemerintah Desa Ciburial bersama mahasiswa Praktikan STKS Bandung dalam rangka intervensi masalah-masalah sosial di Desa Ciburial.

Semua desa di wilayah Kabupaten Bandung diupayakan untuk memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Hal tersebut disampaikan Nia Nindhiawati selaku Manajer Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan Kabupaten Bandung saat menyampaikan materi pada sosialisasi Master Data: Sosialisasi Layanan Puskesos Desa Ciburial Jumat (24 Maret 2017).

“Puskesos merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, yang berkedudukan di desa. Seluruh desa mesti membentuk Puskesos,” papar Nia Nindhiawati.

Keberadaan Puskesos ini lanjut Nia, sebagai kepanjangan tangan kinerja dari Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu lanjut Nia, keberadaan SLRT didasarkan pada pemanfaatan pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. ***