Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Desa Ciburial

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Desa Ciburial

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Desa Ciburial
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Desa Ciburial

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI turut serta menghadiri acara Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Desa Ciburial, Kamis (12 Juli 2018). Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI terdiri dari delapan Anggota Komisi VIII DPR RI dan dipimpin langsung oleh TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI).

Kerja Sama  Perlu Diperluas

Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang sejak 2015 dijalankan oleh Kementerian Sosial dan bekerja sama perguruan tinggi perlu terus diperluas, khususnya terkait kerja sama antar Kementerian/Lembaga.

Hal tersebut diungkapkan TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR sekaligus menghadiri Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (DSM) binaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Jawa Barat, .

Ace menilai, kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) dalam pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan langkah strategis guna mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Politisi Partai Golkar itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) bersama pemerintah termasuk masyarakat yang telah berhasil mengembangkan delapan desa di Jawa Barat menjadi Desa Sejahtera Mandiri (DSM).

“Hal ini dapat mensinergikan program penyelenggaran kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di desa, mewujudkan terjadinya sinergitas antara pemangku kebijakan bidang kemensos dan bidang lainnya di desa, serta terbangunnya solusi yang komprehensif model percepatan mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri,” jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace berharap langkah baik ini bisa direspon serius oleh perguruan tinggi melalui fungsi Tridarma. Pasalnya, kegiatan kemahasiswaan dalam pengabdian masyarakat tersebut bisa membantu pemerintah, khususnya Kemensos untuk melakukan kajian awal, pemetaan sosial dan analisa potensi desa.

“Ini tentu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk percepatan kegiatan pembentukan Desa Sejahtera Mandiri ini mulai dari tahap perintisan, penguatan, pengembangan serta kemandiran desa,” tutur Ace.

Politisi dapil Banten itu mengatakan kegiatan kerja sama antar pemerintah dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, diantaranya: ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR (F-PG), Dra. I GUSTI AGUNG PUTRI ASTRID, MA (F-PDI Perjuangan), H. ANDA , SE, MM (F- Gerindra), SITI MUFATTAHAH,PSI (F- Demokrat), Ir. Drs. BAMBANG BUDI SANTOSO, MM. (F-PAN), Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. (F-PKS), dan H. ABDUL HALIM, SH ( F-PPP).

DSM Harus Menjadi Growth Center

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily berharap delapan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Jawa Barat, yang baru saja diwisuda bisa menjadi growth center untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan pengaruh pada desa-desa lain.

“Kami berharap kerja sama Kementerian Sosial dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang melakukan pembinaan kepada 8 DSM … mampu memberikan pengaruh kepada wilayah lain,” kata Ace.

Politisi Partai Golkar itu menilai, Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan solusi yang komprehensif model percepatan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan terus memberi dukungan kepada Kementerian Sosial untuk memperluas kemitraan ini dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga perguruan tinggi swasta (PTS), agar ini menjadi bagian dalam percepatan pengurangan angka kemiskinan, terutama masyarkat pedesaan.

“Kami bangga dengan Kementerian Sosial yang memiliki inisiatif program yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak,” tandas politisi dapil Banten itu.

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan langkah Kementerian Sosial untuk mengatasi kemiskinan di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kami memang sedang fokus mengembangkan DSM ini pada wilayah perbatasan. Dari 41 kabupaten/kota yang memilki perbatasan, mereka akan menentukan desa mana saja, dan apa saja potensi yang bisa dikembangkan, sehingga mereka bisa sejahtera,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM), dilakukan di tingkat lapangan dengan jalan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“Mereka melihat apakah ada potensi keekonomian yang tinggi di desa tersebut, kesiapan sumber daya manusia yang kuat dan yang lebih penting adalah penguatan lingkungan. Ini yang akan menjadi patokan umum pengembangan desa menjadi DSM,” jelas Idrus.

Delapan desa di Jawa Barat berhasil menjadi Desa Sejahtera Mandiri (DSM) berkat pembinaan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).

Adapun delapan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) tersebut:

  1. Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung,
  2. Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung,
  3. Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung,
  4. Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,
  5. Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung,
  6. Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat,
  7. Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong (Kabupaten Cianjur), dan
  8. Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

***

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.