Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Belum Punya Kantor

Setelah kantor lama rubuh akibat gempat pada 2009 lalu, pemerintah Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum memiliki kantor baru. Hingga saat ini mereka hanya menempati gedung balai pertemuan yang dibangun oleh pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Menurut Kepala Desa Ciberureum Atep Ahmad, pihak PNPM sebenarnya tidak memperkenankan balai pertemuan tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi kantor. Namun, belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk membangun kantor baru, membuat pegawai desa terpaksa menjalankan tugasnya di bangunan tersebut. “Kami akhirnya meminta pengertian pengelola PNPM agar mengijinkan kami menjalankan roda pemerintahan desa di bangunan itu untuk sementara,” ujarnya ketika ditemui Jumat (21/10).

Berdasarkan pantauan “PRLM”, kondisi pelayanan publik di Desa Cibeureum memang cukup mengkhawatirkan. Betapa tidak, para pegawai desa tidak memiliki ruangan yang layak untuk menjalankan tugas mereka.

Di dalam balai pertemuan yang cukup luas tersebut, meja para pegawai desa tertata di salah satu sudut dengan hanya dibatasi sekat dari triplek. Sementara sang kepala desa terpaksa menjadikan pos keamanan balai pertemuan tersebut sebagai ruang kerja.

Atep menegaskan, selama ini masyarakat sudah cukup banyak yang mengeluh. Pasalnya, kenyamanan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah desa tidak seperti saat masih ada kantor desa.

Tidak jauh dari balai pertemuan tersebut, kata Atep, sebenarnya ada kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan UPTD Kesehatan Kabupaten Bandung. “Namun mereka tidak memberikan ijin untuk kami numpang berkantor di sana sementara,” ucapnya.

Ironisnya, Kantor UPTD pendidikan dan UPTD Kesehatan tersebut sebenarnya berdiri di atas tanah carik yang menjadi aset Desa Cibeureum. Padahal, pihak desa tidak pernah memungut sewa kepada dua UPTD tersebut.

Sejauh ini, pemerintah Desa Cibeureum sudah berupaya mengajukan permohonan bantuan pembangunan kantor desa kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini belum juga ada tanggapan.

Mengomentari masalah ini, Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji mengatakan, dirinya akan segera memeriksa permohonan bantuan yang sudah masuk dari Desa Cibeureum. “Nanti saya cek dulu apakah sudah dianggarkan atau belum. Kalau belum akan segera dianggarkan,” katanya.

Sumber: Pikiran Rakyat Online