Apakah Anda sering merasa terganggu dengan kehadiran polisi tidur (speed bump) di jalan perumahan atau kampung yang terlalu tinggi dan tajam? Jika iya, penting untuk memahami bahwa pemasangan alat pembatas kecepatan tidak boleh dilakukan sembarangan. Artikel berjudul lengkap, “Aturan Lengkap Pembuatan Polisi Tidur: Standar Ukuran, Lokasi, dan Izin Resminya”, ini akan membahas secara singkat tentang aturan resmi, standar ukuran, serta siapa yang berwenang membuat polisi tidur. Apa Itu Polisi Tidur? Istilah “polisi tidur” sebenarnya tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, istilah ini merujuk pada alat pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat laju kendaraan. Dalam peraturan resmi, alat ini dikenal sebagai: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi tidur adalah: “Bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan.” Dasar Hukum Polisi Tidur Pembuatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain: Jenis dan Standar Ukuran Polisi Tidur 1. Speed Bump 2. Speed Hump 3. Speed Table Siapa yang Berwenang Membuat Polisi Tidur? Pemasangan alat pembatas kecepatan bukanlah kewenangan masyarakat umum. Menurut UU dan Permenhub: Apakah Masyarakat Boleh Membuat Polisi Tidur? Jawaban singkatnya: Tidak boleh tanpa izin.Setiap individu dilarang memasang alat pembatas kecepatan secara sepihak, karena: Sanksi Hukum: Menurut Pasal 274 UU LLAJ, pelanggar dapat dikenakan: Namun, beberapa daerah seperti DKI Jakarta memberikan izin terbatas melalui Peraturan Daerah, misalnya Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 yang memperbolehkan pemasangan tanggul jalan dengan izin dari Gubernur atau pejabat terkait. Prosedur Jika Ingin Mengajukan Pemasangan Polisi Tidur Jika masyarakat merasa perlu memasang polisi tidur karena alasan keselamatan, berikut langkah yang bisa dilakukan: Kesimpulan Membuat polisi tidur tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan, standar ukuran, lokasi, dan wewenang hukum yang harus ditaati. Pemasangan ilegal bukan hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga bisa berujung pada sanksi pidana. Jadi, jika Anda merasa perlu adanya pembatas kecepatan di lingkungan […]
Ketegori: Opini
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan-nya. Otonomi desa menjadi bias karena desa diposisikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Peran desa sebagai subjek pembangunan memiliki pengertian bahwa desa mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan tata pemerintahan. Hadirnya Dana Desa telah membawa semangat perubahan bagi desa, karena desa dituntut untuk dapat mengelola Dana Desa demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri tidak berarti desa menjadi bagian yang terpisahkan dari pemerintah tingkat atas, baik pusat ataupun daerah. Faktanya, pengelolaan Dana Desa, baik pada desa tradisional ataupun modern tidak menciptakan desa yang mandiri, karena pemerintah tingkat atas hanya menjadikan desa sebagai target atau lokasi proyek (objek pembangunan). Praktik-praktik penyeragaman pola pembangunan terhadap penggunaan Dana Desa telah menegasikan prinsip penggunaan Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, strategi daerah dan tipologi desa. Sehingga penyeragaman pola pembangunan yang terjadi di desa tradisional ataupun desa modern menjadi bukti ketidak-otonoman pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pengklasifikasian tipologi menurut tingkat perkembangan desa yang dapat digunakan sebagai bahan bertimbangan dalam penggunaan Dana Desa bukanlah sebuah data tanpa makna. Tingkat perkembangan desa membuat arah pembangunan dan pemberdayaan desa menjadi jelas. Faktanya terjadi penyeragaman pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan desa tradisional seperti desa modern, dan desa modern seperti desa tradisional. Hal tersebut membuktikan bahwa pengklasifikasian desa yang ada tidak mampu melihat hal-hal lain selain “hitam diatas putih” atau sesuatu yang terlihat saja, seperti kebenaran dari data itu sendiri masih dapat dipertanyakan. Fakta lain yang dapat diungkap adalah pola penyeragaman pembangunan yang terjadi merupakan bukti desa tidak otonom dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap desa, karena desa pada akhirnya diberikan ruang yang terbatas baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu faktor mengapa […]
Tujuan adalah sebuah tempat pencapaian yang dilalui dengan proses perjalanan. Tujuan juga bisa dianggap sebuah keberhasilan setelah melewati sebuah usaha. Dalam prosesnya usaha adalah fase terberat karena kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus ditaklukan. Untuk mempermudah mencapai tujuan kita harus menentukan arah agar kita tidak salah dalam melangkah. Cara berpikir sistem mengajarkan kita untuk membuat otak untuk memetakan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Hal ini dilakukan untuk menyusun strategi dan memperhitungkan konsekuensi yang akan kita hadapi. Cara berpikir sistem juga sebagai salah satu bentuk diskusi dengan diri sendiri untuk mengetahui potensi yang dimiliki, selain itu, kita juga harus peka terhadap sekitar kita untuk bisa mengetahui apa saja dan siapa saja yang bisa memotivasi diri kita untuk menjadi bagian dari proses menuju sebuah tujuan. Untuk mencapai garis finish harus dimulai dari start, di garis start kita harus matang dalam berpikir. Apa saja yang menjadi niat dan tujuan. Metode Dream board atau papan mimpi bisa membantu kita memaparkan apa saja yang menjadi mimpi dan cita-cita, langkah apa yang sudah dilakukan, persoalan apa yang ditemui, solusi apa yang didapatkan dan sejauh mana mimpi itu sudah diwujudkan. Setiap orang harus membuat Dream Board karena setiap orang punya keinginan, harapan dan cita-cita. Namun pencapaian dari sebuah keberhasilan adalah ketika kita sudah sampai tujuan dan manfaatnya bukan saja dapat dirasakan oleh diri sendiri tetapi bisa dinikmati oleh orang orang di sekitar kita. Jangan takut bermimpi karena kadang kenyataan diawali oleh mimpi. Dream it, grow it !!! Whats your Dream ??
Silaturahmi adalah jalinan kedekatan antar individu. Banyak cara untuk menjalin silaturahmi, baik secara formal atau non formal. Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan kegiatan olahraga bersama. Selain sebagai cara menuju sehat jasmani, olahraga bersama juga bisa menjadi wadah menuju sehat rohani. Karena dalam sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai unsur secara otomatis memberi ruang untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Mempermudah komunikasi dan birokrasi untuk memecahkan persoalan yang ada di lingkungan. Olahraga merupakan aktivitas publik yang bisa dinikmati berbagai kalangan sebagai interaksi sosial. Dari kami mengucapkan salam olahraga untuk membangun jiwa dan raga bangsa. ***
![Kegiatan Gotong Royong di RW 05 Desa Ciburial [Epi Nuriyah]](https://i0.wp.com/ciburial.desa.id/wp-content/uploads/2018/11/20181124-gotong-royong.jpg?resize=570%2C350&ssl=1)
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa tersebut merupakan gambaran dari prinsip gotong royong yang merupakan budaya luhur dari bangsa kita.
Sebuah kenyataan yang harus kita akui bahwa setiap kita adalah penyumbang sampah di dunia. Terlebih seiring dengan perkembangan tekhnologi, manusia disuguhi dengan segala hal yg praktis. Hampir segala kebutuhan kita dibeli dengan balutan kemasan plastik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi terhadap meningkatnya volume sampah plastik di dunia ini.
Suatu opini publik yang menarik untuk dipelajari, korelasi atau hubungan antara pemuda dan politik. Dogma yang berkembang di masyarakat, hubungan pemuda dan politik tidak terlalu erat atau nyaris bersikap antipati terhadap perpolitikan.
Tolok ukur suatu kemajuan daerah bukan hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur fisik, atau sumber pendapatan/penghasilan penduduknya yang tinggi. Akan tetapi, perlu dilihat juga dari Indeks Kebahagiaan Penduduk di suatu daerah tersebut. Karena sejatinya, kemajuan suatu daerah harus sebanding lurus dengan kebahagiaan penduduk di suatu daerah tersebut. Baru-baru ini Kantor Staf Presiden melalui Badan pusat Statistik meliris Daftar Indeks Kebahagiaan 34 Provinsi se- Indonesia. Sangat mencengangkan, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia menduduki peringkat 30 menurut Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi (2017 ). Dengan kata lain, menjadi suatu Pekerjaan Rumah bagi siapapun Gubernur yang akan terpilih pada Pilgub Jawa Barat 2018 . Sangat menarik untuk dicermati siapa calon gubernur yang tidak hanya berkonsentrasi untuk membangun Insfratuktur dan Ekonomi Jawa Barat, tapi juga membuat Penduduk Jawa Barat Bahagia. Maju Provinsinya Bahagia Penduduknya. ***