Desa Huaxi yang berada di Provinsi Jiansu adalah desa terkaya di China, bahkan merupakan desa terkaya di dunia. Menurut data statistik, penduduknya rata-rata memiliki setidaknya satu rumah, dua mobil dan tabungan US $ 250.000 di bank. Para penduduk di desa terkaya di China ini menikmati perawatan kesehatan universal dan pendidikan gratis. Untuk “membuktikan” kekayaannya, desa itu juga membangun “monumen” berwujud hotel, yakni Hotel Longxi sebagai tanda perayaan ulang tahun ke-50 desa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, hotel ini menawarkan 800 kamar suite yang dapat menampung 2.000 orang, ruang pameran, sebuah restoran berputar, dan kolam renang di puncak gedung dan taman. Selain itu, sebuah patung banteng terbuat dari emas padat yang dilaporkan mempunyai berat 1 ton, juga telah dipasang di lantai ke-60 menara. Hotel 74-lantai ini telah dibangun selama 4 tahun dan sekarang mendapat peringkat sebagai gedung pencakar langit tertinggi no. 15 di dunia, dan lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris (324m) juga Chrysler Building di New York (319m). Inilah bukti reformasi China yang luar biasa. Dari awalnya hanya desa pertanian yang miskin, Huaxi kini telah menjelma jadi daerah industri yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang berlipat-lipat.
Ketegori: Desa
Sebanyak 88 desa dari 204 desa di Kabupaten Merangin, Jambi belum memiliki Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Marzuki Yahya, melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Suherman mengatakan, program untuk pengajuan sekdes merupakan program lama. “Sebenarnya ini program bertahap, karena tidak bisa langsung sekaligus membuka formasi untuk sekdes. Oleh karena itu, kini sedang proses mengajukan permohonan untuk itu,” ujarnya kepada Tribun, Minggu (23/10/2011). Permohonan Sekdes PNS, akan diajukan kepada Sekda. “Kalau pegawai itu kan pemkab yang menentukan, mau ditaruh atau ditugaskan dimana. Jadi, kalau bisa, kita memohon dari honorer data base yang lulus dan diangkat jadi CPNS, ada yang ditempatkan jadi Sekdes,” ungkapnya. Menurut Suherman, disetujui atau tidaknya permohonan tersebut, tergantung keputusan pemkab. Hal ini perlu diajukan dan disampaikan, karena 116 desa lain sudah memiliki Sekdes PNS. Diketahui, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan adanya sosok seorang PNS untuk mengisi jabatan sekdes. Ini juga tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. *** Sumber: TribunNews.com
Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1981 menetapkan Desa Guntur Mekar, Kabupaten Sumedang sebagai pilot project desa inovasi. Pemilihan ini didasarkan hasil pengamatan dan seleksi tim alumni ITB ’81. Desa tersebut sejak empat tahun lalu sudah melakukan penggemukan sapi, membuat biogas serta aneka kerajinan tangan. “Sejak empat tahun lalu, ada alumni ITB ’81 yang melakukan penelitian dan pengembangan penggemukan sapi dan pembuatan biogas dari kotoran sapi,” ungkap Ketua Alumni ITB ’81, Hiramsyah S. Thalib kepada wartawan di sela-sela puncak reuni 30th ITB ’81 di Aula Barat, Jln. Ganesha 10 Bandung, Sabtu (8/10). Menurutnya, pemilihan desa inovasi ini merupakan bakti dari alumni ITB ’81 dalam membangun bangsa. Dikatakan, desa merupakan basis penting bagi ketersediaan pangan, energi maupun sosial. Namun keberadaan desa ini masih dianggap kurang penting, sehingga banyak warganya yang memilih tinggal di perkotaan. “Kami menganggap desa merupakan sesuatu hal yang penting. Karena dari sanalah inovasi-inovasi berbasis energi, pangan maupun sosial bisa dibangun. Karena itu, kami dalam reuni 30 tahun ITB ’81, memilih desa inovasi untuk mengembangkan basis penting tersebut,” paparnya. Dikatakan Hiramsyah yang juga Direct & CEO PT Bakrieland Development Tbk., banyak almuni ITB ’81 yang berhasil di berbagai bidang merasa terpanggil untuk membangun bangsa dengan hasil inovasi para alumni. Ke depan, desa inovasi akan semakin dikembangkan, tidak hanya di wilayah Sumedang tetapi ke seluruh wilayah Jabar bahkan Indonesia. “Desa Guntur Mekar adalah pilot project dari program desa inovasi yang dikembangkan alumni ITB ’81. Tentunya, ke depan akan diikuti desa-desa lainnya,” tambahnya. Ketua Reuni 30th ITB ’81, Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. menyebutkan, selain memilih dan meluncurkan desa inovasi, dalam puncak acara reuni ini pun diserahkan beasiswa bagi mahasiswa ITB yang berprestasi namun masih membutuhkan biaya, sebesar Rp 150 juta. Selain itu, alumni ITB ’81 pun membeli 20 titik tiang lampu penerangan di lingkungan kamus ITB. “Ke-20 titik […]
SURABAYA, DesaCiburial.com – Partai Gerindra mendorong agar rancangan undang-undang tentang desa segera disahkan. Dengan adanya undang-undang itu, diharapkan kepala desa bisa lebih diberdayakan. Apalagi, kepala desa dipilih langsung oleh warga desa yang mencerminkan prinsip demokrasi. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, selama ini kue pembangunan di Indonesia masih belum merata, terutama kepada masyarakat di perdesaan. “Kekayaan bangsa kita cukup banyak. Tapi kue pembangunan untuk desa masih minim. Banyak penghamburan yang terjadi. Kalau dikelola lebih baik, pasti desa akan lebih maju,” katanya saat tampil di acara Cangkruan di JTV (Jawa Pos Grup), Minggu (16/10). Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, undang-undang di negara ini banyak yang tidak tegas dan sumir. Misalnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “UU tersebut tidak secara tegas memberikan dukungan terhadap perkembangan desa. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa,” tuturnya. Karena itu, Fraksi Gerindra yang ada di DPR RI akan memperjuangkan segera pembahasan dan pengesahan RUU desa. Menurut dia, perlu ada UU yang berpihak pada pembangunan desa. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk percaya kepada wakil rakyat yang duduk di DPR. Prabowo mengatakan, seharusnya anggaran 10 persen dari APBN untuk pembangunan pedesaan masih masuk akal. Namun, saat ini elit politik di Indonesia telah dihinggapi penyakit klasik, yaitu semangat korupsi. “Jangan sampai terjadi, tambah anggaran malah tambah korupsi. Kebocoran dan penghamburan harus dicegah. Kalau tidak, anggaran itu tidak akan sampai ke desa,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso mengatakan, setelah reformasi bergulir, ternyata malah terjadi kemunduran dalam penanganan pembangunan desa. “Orde Baru dulu punya undang-undang tentang desa. Setelah Orde Baru tumbang, muncul undang-undang yang kurang berpihak kepada desa,” katanya. Dia mengatakan, dari Rp 1.400 triliun APBN Indonesia, ternyata yang dialokasikan untuk desa dan kelurahan hanya Rp 17 triliun. Padahal, 78 […]
Pers Release “Perempuan Pedesaan Berdaya, Desa Kian Sejahtera” Memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional Melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita pendirian dari Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi makna sejahtera sepertinya sampai dengan hari ini masih belum dapat dinyatakan dalam kehidupan rakyat Indonesia secara keseluruhan dan merata. Tujuan kesejahteraan yang selama ini menjadi keutamaan dalam pembangunan juga masih dirasakan timpang, terutama bagi penduduk Indonesia yang ada di wilayah pedesaan. Negara Republik Indonesia sendiri terdiri dari 33 propinsi, 524 Kabupaten/kota , 6.542 Kecamatan, 8.072 (12%) Kelurahan, dan 67.172 Desa (88%) dari data tersebut dapat diartikan bahwa wilayah administrasi terkecil di Indonesia didomonasi oleh Desa dan dapat dipastikan sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah desa. Pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat di pedesaan yang telah berjalan lebih dari 65 tahun juga belum menampakkan perubahan kesejahteraan yang significan, hal ini dikuatkan dengan semakin memburuknya angka dan kondisi kemiskinan yang justru meningkat setiap periode pendataan. Berdasarkan data SUSENAS 2008 angka penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 34.96 juta jiwa dengan pilah data 36,61 % penduduk miskin yang tinggal di kota dan 63,38% penduduk miskin yang tinggal di desa. Sehingga angka kemiskinan penduduk di desa sampai dengan Tahun 2009 masih berjalan lamban, dan diperkirakan akan semakin meningkat karena kenaikan harga sembako, tarif dasar listrik, resiko pengangguran, dan persoalan kebencanaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,02 juta jiwa. Namun yang memprihatinkan, prosentase penduduk miskin di kota menurun menjadi 35,77%, sedangkan penduduk miskin di desa mengalami kenaikan menjadi 64,23%. Fakta kuantitatif diatas semakin dikuatkan dengan minimnya pembangunan infra struktur primer seperti, layanan air bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan publik lainnya. Krisis ketahanan pangan yang cukup serius, karena gagal panen akibat perubahan iklim, tidak terjangkaunya harga bibit […]
Ratusan Perangkat Desa yang tergabung dalam Perade Nusantara siang ini mendatangi gedung DPR untuk mempertanyakan perihal lambannya pembahasan RUU Desa. Ketua Perangkat Desa (Perade) Nusantara, Sudir Santoso mengatakan pihaknya mengancam akan mogok kerja jika Rancangan Undang-undang Desa tidak segera dibahas dan disahkan oleh Pemerintah. Menurut Sudir jika RUU itu tetap stagnan dan tidak secepatnya dibahas atau diusulkan oleh Pemerintah ke DPR pihaknya akan mogok kerja pada November 2011 mendatang. “Saya mohon dengan hormat, agar Ampera (amanat penderitaan rakyat) diserahkan. Saya tidak mengerti, saya mohon dengan sangat RUU Desa dibahas dan ditetapkan tahun 2011 ini. Kalau sampai belum ada tanda-tanda dibahas di tahun 2011, maka tanggal 11, 11, 2011, jam 11 sudah harus selesai, kepala desa tidak lagi berduyun-duyun, kepala desa se-Indonesia akan datang di kabupaten masing-masing menyerahkan surat, yang isinya agar segera meneruskan supaya UU desa ditetapkan 2011,” ujar Sudir kepada pimpinan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2011). “Jika tetap diabaikan, maka pemerintah pusat abai dengan pemerinta desa. Maka kami akan abai, mogok tugas perbantuan pelayanan Pemda, Pemprov, dan Pemerintah Pusat,” imbuhnya. Bahkan kata Sudir jika pemerintah tetap abai maka program pelayanan eloktronik-KTP akan terkena imbasnya. Tak hanya itu, Sudir pun mengancam akan melakukan pelumpuhan atas pelayanan Pemerintah. “Sebelum disahkan UU desa, program e-KPT tidak akan jalan. Tetapi kalau sampai tanggal 11 bulan 11 dan tahun 2011, jam 11 belum diserahkan Ampera, maka saya akan melumpuhkan Pak SBY,” ancamnya. Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi II Chairuman Harahap, Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan tokoh Perade Nusantara Budiman Sujatmiko yang sekaligus politisi PDI Perjuangan. Menurut Priyo, draf RUU Desa tersebut telah disepakati menunggu usulan dari pemerintah. Menurutnya, pihaknya tengah menunggu usulan draf dari pemerintah tersebut. “Atas kesepakatan Menkumham, Mendagri bersama kami yang diwakaili Baleg dan komisi II, berkeismpulan draft, RUU Desa ,diberi […]
Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara mengancam mogok kerja jika pemerintah belum juga menyelesaikan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa, hingga 11 November 2011. Ancaman itu disampaikan puluhan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara ketika menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (12/10). Pada kesempatan tersebut, Priyo Budi Santoso didampingi oleh Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap, Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono serta anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko. “RUU tentang Desa merupakan hak inisiatif pemerintah yang drafnya diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Jika sampai 11 November 2011, RUU tentang Desa belum juga disahkan maka para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia akan demo,” kata Koordinator Parade Nusantara cabang Solo, Purnomo. Menurut dia, para kepala desa akan mogok kerja dan tidak mau melayani masyarakat. Parade Nusantara juga mengancam tidak akan mensukseskan program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, jika RUU tentang Desa tidak segera disahkan. Purnomo mengeluhkan belum selesainya draf RUU tentang Desa karena menilai, pemerintah tidak serius membahasnya. Janji DPR Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjanji jika sampai 11 November 2011, RUU tentang Desa belum selesai juga pembahasannya maka DPR RI akan mengambil hak inisiatifnya. RUU tentang Desa, tutur dia, adalah RUU hak inisiatif pemerintah yang telah tercatat dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) DPR tahun 2011. “Kalau sampai tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, pembahasan RUU tentang Desa belum juga selesai, maka DPR akan mengambil hak inisiatif,” katanya. Menurut Priyo, posisi DPR saat ini masih menunggu kapan pemerintah menyampaikan draf RUU tentang Desa ke DPR karena sampai saat ini DPR belum menerimanya. DPR sebagai lembaga negara, kata dia, menghormati pemerintah sehingga tetap menunggu untuk menyampaikan draf RUU tentang Desa. Pada kesempatan itu, Priyo juga meminta agar aparat desa tidak memboikot pelaksanaan pemerintahan daerah […]
Di China, semua orang pasti mengenal desa Huaxi. Tak hanya dijuluki desa terkaya China, wilayah ini baru saja mendirikan menara supernya sendiri. Hanya dua ribu orang terdata sebagai penduduk desa di Provinsi Jiangsu, China Timur itu. Namun, setiap orangnya memiliki rekening bank yang jumlah saldo setidaknya US$250 ribu atau sekitar Rp2,2 miliar. Ya, masing-masing. Desa ini tak mau ketinggalan dengan kota-kota besar di Negeri Tirai Bambu. Sebab itulah mereka meresmikan gedung pencakar langit yang bentuknya mirip piala, setinggi 328 meter. Gedung ini tampak menjulang karena di sekitarnya tak ada gedung tinggi. Untuk membuktikan betapa kayanya orang-orang di desa ini, sebuah patung kerbau menyambut tamu di lantai ke-60. Patung seberat satu ton itu terbuat dari emas padat dan nilainya mencapai Rp433,2 miliar. Gedung yang memiliki 74 lantai itu memiliki 800 kamar yang hebatnya, cukup untuk menampung seluruh penduduk desa. Menara ini menjadi gedung tertinggi ke-15 di seluruh dunia, mengalahkan Menara Eiffel (324 m) dan Chrysler Building di New York (319 m). Butuh empat tahun untuk menyelesaikannya dan membutuhkan dana 3 miliar yuan atau sekitar Rp4,2 triliun. Seluruh dana berasal dari kantong penduduk desa, untuk merayakan ulang tahun ke-50 mereka. Setiap orang yang menyumbangkan dana untuk pembangunan gedung, diberi jatah saham 10 juta yuan. “Gedung ini menjadi simbol sifat kolektivitas kami,” ujar seorang pejabat desa, Zhou Li. Di bagian dalam, terdapat kolam renang dan kebun di atapnya. Kemudian sebuah restoran berkapasitas 1.500 orang. Bola besar di bagian atas, dibuka untuk umum bagi yang ingin melihat pemandangan seluruh kota. Sumber: INILAH.COM
Akankah kabupaten atau kota lainnya di Indonesia mengikuti jejak Sragen? Sektor pemerintahan sering diidentikkan dengan kekolotan. Resistensi untuk berinovasi dalam bidang ini memang lebih terasa dibandingkan sektor pendidikan, sosial, atau swasta. Terlebih di Indonesia yang jajaran birokrasinya sudah terkenal kurang ramah terhadap perubahan. Namun, semua asumsi itu pupus saat kita menengok apa yang tengah terjadi di Sragen, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal dengan fosil manusia purba Sangiran-nya. Di Sragen yang dipimpin oleh bupati Agus Fatchur Rahman, S. H., M. H. ini, selama beberapa tahun terakhir mulai terjadi perbaikan dalam jajaran pemerintahannya. Perubahan ini tergolong tidak biasa karena melibatkan sebuah visi besar : “Sragen, Cyber Regency”. Ditemui di ajang INAICTA 2011 Rabu kemarin (5/10/2011), salah seorang penggagas upaya implementasi e-Government bernama Budi Yuwono dari Pemkab Sragen, Jawa Tengah memaparkan bagaimana pemerintah dan rakyat Sragen berjuang, bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Upaya menjadikan Sragen sebagai kabupaten cyber ini dimulai dengan pembentukan sebuah tim teknis kantor PDE (Pengelola Data Elektronik). Mereka ini ditugaskan untuk implementasikan e-Government di seluruh Sragen. Semua ini diawali karena adanya kesulitan yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dengan level bawah. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, dengan desa terjauh bisa 50-60 km dari pusat kotanya atau kurang lebih 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Hal ini diperparah dengan kualitas infrastruktur yang kurang memadai dan kemungkinan cuaca buruk yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Padahal di masa sekarang, pemerintahan harus bisa dijalankan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, terbetik pemikiran awal untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pemerintahan Sragen. Tak disangka, ide simpel itu bisa dijabarkan menjadi lebih luas hingga menjadi apa yang bisa disaksikan sekarang. Hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun infrastruktur jaringan yang sudah sampai ke desa dan kelurahan. “Sejak tahun 2003”, ujar […]