Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera Desa Ciburial dengan salah satu usaha unggulan usahannya yaitu pengelolaan air bersih dan akses pembayaran secara online. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, BUMDes Ciburial menjadi salah satu yang terbaik di Jabar dalam bidang usaha sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa. Terlebih, adanya desa wisata, penyediaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan penyewaan gedung serbaguna serta bidang usaha komoditas lainnya seperti agribisnis yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi desa. “Kami Komisi I memiliki semangat bahwa BUMDes menjadi instrumen daya jungkit ekonomi sebagai stimulus bagi masyarakat akibat pandemi Covid 19,” ujar Bedi di Kantor Desa Ciburial, Kabupaten Bandung, Kamis (30/09/2021). Bedi menambahkan, bahwa kesiapan desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dalam hal ini sebagai pendukung yang utama. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa pengorganisasian, manajemen, dan media promosi. Termasuk untuk akses perbankan milik pemerintah daerah yang memiliki tarif kredit khusus untuk pinjaman BUMDes. “Dalam situasi seperti ini BUMDes sangat membutuhkan pinjaman biaya sebagai modal utama. Peran BJB sangat menunjang untuk kredit pinjaman bagi BUMDes,” katanya. ***
Tagar: DPRD
Sebagai upaya efisiensi, KPU Kabupaten Bandung membuat kebijakan satu tempat pemungutan suara (TPS) untuk 600 pemilih. Namun, untuk lokasi tertentu, kebijakan itu tidak berlaku. “Misalnya di daerah perkebunan, sulit membuat satu TPS bagi enam ratus orang karena warganya tersebar dengan jarak yang berjauhan,” ucapnya. Mengenai pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bandung, menurut Atip, sudah dilakukan seleksi tertulis dan hasilnya telah diumumkan kemarin. “Kami telah menetapkan enam orang yang lulus seleksi. Mereka nantinya diseleksi lagi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga menjadi tiga orang. Calon panwas kecamatan juga sudah diumumkan. Mereka nantinya akan diseleksi lagi oleh Panwas Jabar,” ucapnya. Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Bandung, Osin Permana mengatakan, sampai saat ini KPU Kabupaten Bandung belum mendapatkan kepastian alokasi anggaran untuk pemilukada pada 29 Agustus 2010 mendatang. “DPRD masih membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010 yang di dalamnya termasuk anggaran pemilukada,” katanya. Sumber: Pikiran Rakyat