Buku Pedoman Umum Kodefikasi Aset DesaBuku Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa ini dibuat dan disusun untuk menciptakan kesamaan persepsi di lingkungan Pemerintahan Desa mengenai pentingnya pengelolaan aset Desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 28 ayat (2), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyusun Buku Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa. Dengan dibuat dan disusunnya Buku Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa ini juga untuk menciptakan kejelasan mengenai penggolongan dan kodefikasi Aset Desa secara nasional yang menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa dalam Penatausahaan Aset Desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset Desa yang lebih efektif dan efisien. Salah satu bagian terpenting dari penatausahaan adalah Inventarsasi Barang dimana diperlukan adanya Kode Barang, sehingga perlu diatur dalam Buku Pedoman Umum Kodefkasi Aset Desa mengenai Kode Barang berdasarkan kewenangan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan dan sangat dimungkinkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa. Hal lain yang diatur juga dalam Pedoman ini adalah Kode Lokasi Barang yang merupakan identitas Status Kepemilikan Barang dan Kode Register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan atau diberi label/stiker pada barang yang bersangkutan sehingga memudahkan untuk diketahui keberadaan barang tersebut. Download Now!Size: 3 MBVersion: PDF
Permendesa 2/2016Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rerpublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Permendesa 2/2016) tentang Indeks Desa Membangun ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa. Download Now!Size: 538 KBVersion: PDF
PP 43/2014Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (PP 43/2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Download Now!
PMK 250/PMK.07/2014Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 250/PMK.07/2014 (PMK 250/PMK.07/2014) Tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Download Now!
PP 22/2015Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Download Now!
Permendes 5/2015Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Download Now!
Permendes 4/2015Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Download Now!
PP 64 / 2014Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara (PP 64 2014). Download Now!