Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan DesaBerdasarkan pertimbangan: untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Download Now!Size: 604 KBVersion: PDF
Download Category: Nasional
17 posts
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RITema dan Logo Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI untuk digunakan sebagai branding rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia. Surat Edaran Penyempurnaan Tema HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019. Download Now!Size: 769 KBVersion: PDF
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Thn 2018Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Buklet Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ini merangkum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Publikasi ini ditujukan untuk memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal yang dijelaskan dalam peraturan ini mencakup: definisi dan asas pengelolaan keuangan desa; perencanaan keuangan desa; pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa; laporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan. Unduh/Baca OnlineSize: 17 MBVersion: PDF
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah memandang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu diganti. Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Download Now!Size: 1,73 MBVersion: PDF
Pedoman Identitas Visual 73 Tahun Kemerdekaan IndonesiaPedoman HUT RI dan Panduan Desain | Pedoman Identitas Visual 73 Tahun Kemerdekaan Indonesia; Kerja Kita Prestasi Bangsa. Pedoman HUT RI dan Panduan Desain dan Contoh Aplikasinya. Download Now!
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RITema dan Logo Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI untuk digunakan sebagai branding rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia yang sinergis dengan Asian gamaes XVIII. Surat Edaran Mensesneg tentang Penyampaian Tema dan Logo Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI. Download Now!Size: 211 KBVersion: PDF
Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Lampiran dari Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Download Now!Size: 12 MBVersion: PDF
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Download Now!Size: 6 MBVersion: PDF
Peratuan Menteri Keuangan Dana Desa 2018Peratuan Menteri Keuangan Dana Desa 2018 (Permenkeu 199/PMK.07/2017). Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afrmasi, dan alokasi frmula dan ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dena Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa. Setiap Desa. Download Now!Size: 728 KBVersion: PDF