Belajar dari Implementasi Sragen Online

Akankah kabupaten atau kota lainnya di Indonesia  mengikuti jejak Sragen?

Sektor pemerintahan sering diidentikkan dengan kekolotan. Resistensi untuk berinovasi dalam bidang ini memang lebih terasa dibandingkan sektor pendidikan, sosial, atau swasta. Terlebih di Indonesia yang jajaran birokrasinya sudah terkenal kurang ramah terhadap perubahan.

Namun, semua asumsi itu pupus saat kita menengok apa yang tengah terjadi di Sragen, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal dengan fosil manusia purba Sangiran-nya. Di Sragen yang dipimpin oleh bupati Agus Fatchur Rahman, S. H., M. H. ini, selama beberapa tahun terakhir mulai terjadi perbaikan dalam jajaran pemerintahannya. Perubahan ini tergolong tidak biasa karena melibatkan sebuah visi besar : “Sragen, Cyber Regency”.

Ditemui di ajang INAICTA 2011 Rabu kemarin (5/10/2011), salah seorang penggagas upaya implementasi e-Government  bernama Budi Yuwono dari Pemkab Sragen, Jawa Tengah memaparkan bagaimana pemerintah dan rakyat Sragen berjuang, bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

Upaya menjadikan Sragen sebagai kabupaten cyber ini dimulai dengan pembentukan sebuah tim teknis kantor PDE (Pengelola Data Elektronik). Mereka ini ditugaskan untuk implementasikan e-Government di seluruh Sragen.

Semua ini diawali karena adanya kesulitan yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dengan level bawah. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, dengan desa terjauh bisa 50-60 km dari pusat kotanya atau kurang lebih 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Hal ini diperparah dengan kualitas infrastruktur yang kurang memadai dan kemungkinan cuaca buruk yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Padahal di masa sekarang, pemerintahan harus bisa dijalankan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, terbetik pemikiran awal untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pemerintahan Sragen. Tak disangka, ide simpel itu bisa dijabarkan menjadi lebih luas hingga menjadi apa yang bisa disaksikan sekarang.

Hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun infrastruktur jaringan yang sudah sampai ke desa dan kelurahan. “Sejak tahun 2003”, ujar Budi, “sudah 360 tower dibangun.” Semua ini termasuk perangkat khusus komunikasi (misalnya webcam , aplikasi, dan sebagainya) yang dimaksudkan untuk menghubungkan bupati , camat dan lurah/ kepala desa.

Dampak positif yang dirasakan secara langsung sejak diterapkannya sistem e-Government dalam jajaran Pemkab Sragen antara lain adalah penurunan yang cukup besar dalam biaya surat menyurat fisik dan biaya kurir. Di samping lebih sedikit menggunakan kertas, anggaran Pemkab untuk biaya telepon juga terpangkas lebih dari 50%. “Sebelum menggunakan sistem e-Government, kami biasanya harus membayar biaya langganan telepon per bulan sekitar 1 juta, tetapi sekarang hanya sekitar 300-400 ribu,” terang Budi lebih lanjut. Voice over Internet Protocol (VoIP) membuat efisiensi ini menjadi mungkin.

Meskipun terlihat mulus-mulus saja dalam menerapkannya, tak pelak tim ini juga harus menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah resistensi yang dimiliki oleh para staf yang sudah berusia paruh baya dan lanjut yang sudah tidak seantusias generasi muda dalam mempelajari teknologi baru. Akan tetapi, juga dijumpai sebagian staf yang walaupun sudah tidak muda lagi tetapi tetap bersemangat tinggi untuk belajar. Budi mengatakan, “Bahkan ada asisten yang antusias menolak diberi komputer jenis desktop dan sebagai gantinya meminta pasang hotspot di ruang kantornya dan menggunakan laptop serta intens gunakan teknologi Internet.”

Kunci sukses e-Government, menurut Budi, terletak pada 2 poin: komitmen pimpinan kualitas SDM yang tinggi. Kualitas manusia itulah yang akan menentukan keberlanjutan teknologi karena harus ada yang merawat, mempertahankan dan mengembangkannya. Semua mampu membeli kalau punya uang tetapi tidak semua bisa melanjutkan untuk merawat dan memperbaiki infrastruktur teknologi yang sudah ada.

Untuk mendapatkan SDM berkualitas, Pemkab Sragen mengadakan uji perekrutan yang ketat. Sejak tahun 2003 tenaga TI direkrut. Mereka ini adalah sarjana-sarjana komputer, pemrograman, teknologi informasi, sistem informatika, yang diseleksi secara mandiri oleh Pemkab Sragen sesuai kebutuhan. Tes yang harus ditempuh berupa tes komputer, jaringan , pengkodean (coding), sehingga SDM yang dipekerjakan sudah siap untuk langsung bekerja tanpa harus dilatih dulu. Bahkan untuk menduduki jabatan tertentu, kandidat harus melewati tes komputer yang bersifat teknis dan bahasa Inggris.

Disinggung tentang nilai investasi yang harus ditanamkan dalam proyek ini, Budi mengatakan modal yang dibutuhkan berjumlah sekitar 10 miliar. Jumlahnya memang sedikit karena terdapat keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi seiring berjalannya waktu, dilakukan pengembangan setahap demi setahap.

Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat Sragen sendiri? Budi menjawab, “Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka inginkan pemerintah yang akuntabel, responsif, transparan. TI membantu mewujudkan itu semua dengan mengurangi jarak antara rakyat dan birokrat. Akan disediakan forum untuk kritik dan saran. Rakyat juga bisa ketahui tindak lanjut dan perkembangan program pemerintah, atau pengurusan ijin yang bisa dilacak secara online.”

Berkat teknologi informasi, upaya memantauan dan pengawasan kinerja pegawai juga lebih baik. Di meja kantor pejabat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan dipasang webcam yang sewaktu-waktu bisa dihidupkan jika bupati ingin berbicara melalui teleconference. Ini dibuat auto-booting (diaktifkan secara otomatis saat komputer dihidupkan), sehingga  jika ada panggilan langsung muncul.

Hebatnya, di malam penghargaan INAICTA 2011 perwakilan Sragen ini dinobatkan menjadi pemenang INAICTA 2011 dalam kategori “e-Government: Implementation”. Akankah kabupaten atau kota lainnya di Indonesia akan mengikuti jejak Sragen?

Sumber: ciputraentrepreneurship.com