Akankah kabupaten atau kota lainnya di Indonesia mengikuti jejak Sragen? Sektor pemerintahan sering diidentikkan dengan kekolotan. Resistensi untuk berinovasi dalam bidang ini memang lebih terasa dibandingkan sektor pendidikan, sosial, atau swasta. Terlebih di Indonesia yang jajaran birokrasinya sudah terkenal kurang ramah terhadap perubahan. Namun, semua asumsi itu pupus saat kita menengok apa yang tengah terjadi di Sragen, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal dengan fosil manusia purba Sangiran-nya. Di Sragen yang dipimpin oleh bupati Agus Fatchur Rahman, S. H., M. H. ini, selama beberapa tahun terakhir mulai terjadi perbaikan dalam jajaran pemerintahannya. Perubahan ini tergolong tidak biasa karena melibatkan sebuah visi besar : “Sragen, Cyber Regency”. Ditemui di ajang INAICTA 2011 Rabu kemarin (5/10/2011), salah seorang penggagas upaya implementasi e-Government bernama Budi Yuwono dari Pemkab Sragen, Jawa Tengah memaparkan bagaimana pemerintah dan rakyat Sragen berjuang, bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Upaya menjadikan Sragen sebagai kabupaten cyber ini dimulai dengan pembentukan sebuah tim teknis kantor PDE (Pengelola Data Elektronik). Mereka ini ditugaskan untuk implementasikan e-Government di seluruh Sragen. Semua ini diawali karena adanya kesulitan yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dengan level bawah. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, dengan desa terjauh bisa 50-60 km dari pusat kotanya atau kurang lebih 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Hal ini diperparah dengan kualitas infrastruktur yang kurang memadai dan kemungkinan cuaca buruk yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Padahal di masa sekarang, pemerintahan harus bisa dijalankan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, terbetik pemikiran awal untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pemerintahan Sragen. Tak disangka, ide simpel itu bisa dijabarkan menjadi lebih luas hingga menjadi apa yang bisa disaksikan sekarang. Hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membangun infrastruktur jaringan yang sudah sampai ke desa dan kelurahan. “Sejak tahun 2003”, ujar […]
Tagar: Desa
Desa biru “Smurf” di Spanyol menjadi incaran para turis. Sebuah perdesaan tradisional khas Spanyol sengaja dicat biru dalam rangka peluncuran film The Smurf. Smurf adalah serial komik karangan Peyo, seorang penulis asal Belgia. Tokoh Smurf merupakan makhluk berkulit biru dan berukuran kecil yang membentuk sebuah koloni. Seperti dikutip dari Dailymail, warga yang tinggal di kawasan tersebut sampai harus membuat referendum apakah mereka akan membiarkan bangunan-bangunan di desa tersebut tetap biru atau tidak. Hal ini mengingat kawasan itu telah menjadi daya tarik bagi wisatawan. Produser film The Smurf memilih kawasan itu, yaitu sebuah desa kecil Juzcar, sebagai bahan promosi film The Smurf dengan cara mengecat setiap bangunan di desa itu menjadi berwarna biru. Bahkan, gereja di desa itu pun dicat warna biru. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke desa biru itu sebagai akibat promosi film The Smurf. Pemerintah setempat bahkan sampai memerlukan tambahan polisi untuk mengontrol lalu lintas. Sebuah festival Smurf sempat diadakan di desa itu dan berhasil menarik minat orang untuk melihat festival. Saat festival, para penduduk setempat sampai-sampai berbusana ala Smurf dan rela berpose untuk berfoto dengan wisatawan. Setelah didesak oleh warganya, Wali Kota David Fernandez akhirnya mengumumkan bahwa referendum akan dikeluarkan pada akhir tahun ini untuk menentukan apakah desa tersebut tetap dibiarkan biru. “Orang-orang mulai memanggilku Papa Smurf,” kelakarnya. Desa tersebut sebenarnya desa tradisional yang sudah ada sejak masa lampau, bahkan diperkirakan sudah ada sejak sebelum tahun 711. Awalnya desa tersebut memiliki bangunan-bangunan yang berwarna putih. Diperlukan lebih dari 3.700 liter cat untuk merubah Juzcar menjadi sebuah tempat bernuansa Smurf. Pihak produser film The Smurf sebelumnya berjanji akan mengembalikan bangunan-bangunan tersebut menjadi putih seperti sediakala seusai pesta peluncuran film di bulan Juli. Namun, sepertinya mereka tidak perlu menepati janji itu. Sumber: Kompas
Sebanyak 120 mahasiswa Fakultas Hukum Uninus (Universitas Islam Nusantara) Bandung, melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Penyuluhan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini akan berlangsung selama 4 hari mulai 18 s.d. 22 Juli 2011 di Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Mekarsaluyu dan Desa Cimenyan. “Penyuluhan hukum ini saya harapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang persoalan hukum, paling tidak mereka akan mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara didepan hokum,” ungkap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip ketika menerima rombongan mahasiswa UNINUS di seputar objek wisata Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan, Senin (18 Juli 2011). Dadang M. Naser mengakui, persoalan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah, khusunya di wilayah Kecamatan Cimenyan dewasa ini menyangkut lingkungan hidup dan pertanahan. Hal ini menurutnya sebagai dampak masuknya Kecamatan Cimenyan dalam KBU (Kawasan Bandung Utara) yang diatur dalam Perda No. 1/2008. “Karena panorama Cimenyan ini sangat indah, sekarang banyak tempat-tempat peristirahatan dibangun diseputar Cimenyan,” ucapnya pula. Dibangunnya tempat peristirahatan, menurut Dadang M. Naser berdampak terhadap persoalan lingkungan hidup di daerah sekitar Kecamatan Cimenyan. “Agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, kita akan kendalikan secara ketat pembangunan fisik di daerah Cimenyan,” tegasnya pula. Banyaknya wisatawan yang datang ke Cimenyan khususnya pada hari libur diakui pula Camat Cimenyan Dede Sutardi, SH. “Khususnya di lokasi Caringin Tilu, para pengunjung bisa dengan leluasa memandang Kota Bandung dari puncak bukit. Apalagi bila dilihat pada malam hari, pemandangannya sangat indah,” kata Dede Sutardi. Untuk menghijaukan kembali bukit-bukit di Cimenyan, Dede Sutardi mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menanam berbagai jenis pohon di lingkungan perumahannya masing-masing. “Agar ada nilai ekonomisnya, saya imbau masyarakat untuk menanam pohon durian, karena iklimnya sangat mendukung,” ucap Dede Sutardi. Penyuluhan hukum mahasiswa Uninus di Cimenyan, menurut Ketua Panitia KKL Heri T. Noor meliputi persoalan trafficking, otonomi daerah, hukum pertanahan, KDRT (Kekerasan […]
Masyarakat desa di Indonesia sudah lama akrab dengan perencanaan dari atas (top down planning) pada masa Orde Baru. Meskipun sejak 1982 telah dikenal perencanaan dari bawah (bottom up planning), mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) hingga Rakorbangnas, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan desa tetap terpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah.
Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan mengalami perubahan status, dari “perangkat wilayah’ dalam asas dekonsentrasi menjadi “perangkat daerah” dalam asas desentralisasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 120 UU No. 32 tahun 2004, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 1 PP no. 72/ 2005 bahwa kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
Sepuluh desa di Kabupaten Bandung dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai desa wisata melalui surat keputusan Bupati Bandung. Dengan status ini diharapkan kesepuluh desa itu bisa berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan, penetapan label desa wisata terutama untuk menggerakan ekonomi di daerah tersebut. “Kami berharap warga memanfaatkan momentum ini dengan memperbaiki kondisi desa mereka, minimal kebersihannya agar lebih ditingkatkan lagi,” kata Marlan di Soreang, Jumat (21/1/2011).
Alhamdulillah bulan Ramadhan telah tiba, segenap aparatur Pemerintahan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1431 H. Marhaban yaa Ramadhan.
Ribuan perangkat desa dari seluruh Pulau Jawa berdemo, untuk meminta pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demonstran yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini, berbaris dari Kementrian Dalam Negeri di Jalan Juanda  menuju Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/6). (Liputan 6)
Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.