Meningkatkan Ketahanan Pangan Desa Melalui Optimalisasi Dana Desa Ketahanan pangan desa menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan pedesaan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen utama untuk mendorong program-program ketahanan pangan di tingkat desa. Dengan memprioritaskan penggunaan dana tersebut secara efektif dan transparan, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara memanfaatkan Dana Desa untuk ketahanan pangan desa, beserta strategi implementasinya agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. 1. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan didasarkan pada regulasi yang jelas. Beberapa aturan penting meliputi: Aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan ketahanan pangan desa sebagai prioritas utama dalam pembangunan pedesaan. 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan. Berikut beberapa prioritas utamanya: A. Pengembangan Pangan Nabati B. Pengembangan Pangan Hewani C. Penguatan Kelembagaan D. Dukungan Pemanfaatan Pangan 3. Mekanisme Penggunaan Dana Desa Untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai rencana, ada beberapa tahapan yang harus diikuti: 4. Peran Strategis BUMDes dalam Ketahanan PanganBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan desa. Beberapa kontribusi BUMDes antara lain: 5. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Ketahanan Pangan DesaMeskipun program ketahanan pangan desa menjanjikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti: Tantangan Utama: Solusi: Kesimpulan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan desa merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, melibatkan masyarakat secara aktif, serta mengatasi tantangan yang ada, desa-desa di Indonesia dapat menjadi contoh sukses dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mari bersama-sama mendukung program ketahanan pangan desa agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang! ***
Hasil Pencarian untuk : bumdes
Pedoman Ketahanan Pangan Desa: Strategi Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Ketahanan pangan di desa menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian pangan. Untuk mendukung upaya ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menerbitkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Keputusan ini resmi diterbitkan pada 11 Juli 2022 sebagai panduan strategis bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Urgensi Pedoman Ketahanan Pangan di Desa Pedoman ini disusun sebagai langkah konkret untuk memastikan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, mendorong kemandirian pangan, serta mengatasi potensi kerawanan pangan. Selain itu, pedoman ini juga mengarahkan penggunaan Dana Desa agar lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan hewani di desa. Ketahanan pangan di desa bukan sekadar kebijakan formal, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam menyediakan bahan pangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar. Isi Pedoman Ketahanan Pangan Desa Pedoman ini terdiri dari lima bab utama, yang mencakup aspek kebijakan, indikator, program, serta peran berbagai pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan desa. Manfaat Pedoman Ketahanan Pangan Desa Pedoman ini menjadi acuan utama dalam penguatan ketahanan pangan di desa. Beberapa manfaat utamanya meliputi: Kesimpulan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Dengan implementasi pedoman ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat desa dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam menerapkan pedoman ini agar ketahanan pangan dapat terwujud secara nyata. Dengan sinergi yang baik antara kebijakan, sumber daya, dan partisipasi aktif warga, desa dapat menjadi garda terdepan dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. ***
Pasar Rakyat Rupa Rupa Karya Masagi Desa Ciburial kembali digelar untuk kesekian kalinya. Gelaran pasar rakyat kali ini akan dilaksanakan di lapangan parkir Cocorico Cafe, Jl. Bukit Pakar Timur No.19, Ciburial, pada hari Minggu, 13 November 2022. Pasar rakyat edisi 13.11 ini akan dimulai dari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB. Pasar Rakyat Rupa Rupa Karya Masagi Desa Ciburial edisi kali ini akan dimeriahkan juga dengan berbagai acara sebagai berikut: Pasar Rakyat Rupa Rupa Karya Masagi Desa Ciburial edisi kali ini merupakan kolaborasi sauyunan multi pihak sebagai berikut:
Menindaklanjuti Program Pom Mini Minyak Curah yang telah di luncurkan oleh Bupati Bandung, H.M Dadang Supriatna atau Kang DS di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan pada Jumat (12/8/2022), Camat Cimenyan, Cucu Endang, S.Sn,M.Ak mengundang Kepala Desa, Direktur BUM Desa/ BUM Kel beserta Kaur Perencanaan di wilayah Kecamatan Cimenyan untuk mensosialisasikan Program Pom Mini Minyak Curah yang akan diterapkan di wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa (30/08/2022) yang juga dihadiri oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Cimenyan itu berlangsung lancar dan interaktif. Asep Hermawan, selaku Kasi Pemberdayaan Kecamatan Cimenyan dan juga pembawa acara pada kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peluncuran program Pom Mini Minyak Curah yang telah dilakukan oleh Bupati Bandung kala itu. Camat Cimenyan juga menambahkan, bahwa untuk pembiayaan nantinya Pemerintah Desa dapat menyertakan modalnya kepada BUM Desa agar lebih optimal dalam pengelolaannya. Namun dalam proses perencanaannya, harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan peran pendamping desa dalam pelaksanaannya. “Pemerintah Desa silahkan dapat melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun jangan lupa pada prosesnya harus melalui tahapan musrenbang dan musdes di masing-masing wilayah desa dengan mengoptimalkan peran pendamping desa,” tuturnya. Menurut Suherman selaku Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Kecamatan Cimenyan menekankan bahwa program tersebut sementara belum ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Bandung, sedangkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ataupun BUM Desa terkait program kegiatan yang menggunakan anggaran Pemerintah khususnya penggunaan anggaran bersumber dari Dana Desa perlu dasar hukum yang pasti. Terkait BUM Desa nya itu sendiri pun, dia menegaskan harus berbadan hukum sebagaimana tata caranya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. “BUM Desa itu harus […]
Sebanyak tiga asesor dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI melakukan Observasi Desa Antikorupsi di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kegiatan Observasi Desa oleh Tim dari KPK ini dilaksanakan di Bale Sawala Kantor Desa Ciburial pada Rabu, 13 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Pemkab Bandung (Inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris Dinas PMD), Camat Cimenyan, Kepala Desa Ciburial beserta Perangkat Desa, Unsur Lembaga Desa Ciburial (BPD, LPMD, TP.PKK, MUI, Karang Taruna, Bumdes, Puskesos), Unsur Masyarakat Desa lainnya (Tokoh masyarakat, tokoh agama). Ketua Tim Asesor Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rommy Iman Sulaiman mengatakan, sudah sejak awal ketua KPK menyurati seluruh Gubernur se-Indonesia untuk menyiapkan desa antikorupsi. Dari Jabar, terpilih enam desa. Dua di antaranya berada di Kabupaten Bandung yakni Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi. Terpilihnya dua desa di Kabupaten Bandung, kata Rommy, merupakan rekomendasi dari bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Jadi desa percontohan ini sebetulnya dalam rangka hari antikorupsi, tapi kami menginginkan desa tersebut menjadi wilayah yang integritas tanpa korupsi,” kata Rommy. Rommy mengatakan, ada lima kriteria yang membuat desa lolos dan terpilih menjadi desa antikorupsi. Pertama, pengelolaan tatalaksana. Kedua, pengawasan. Ketiga, kualitas pelayanan publik. Keempat, peran serta masyarakatnya. Kelima, kearifan lokal. Dalam kegiatan observasi ini dilakukan juga self assessment secara interaktif untuk menguji secara objektif terhadap lima kriteria desa antikorupsi. Praktik baik yang sudah ada harus dipertahankan dan diperkuat, adapun terhadap hal-hal yang belum dilakukan maka direkomendasikan untuk dimulai dilakukan. Nantinya, tim dari KPK dan kementerian akan melakukan verifikasi. Setelah melalui verifikasi yang menjadi tahapan pertama, desa tersebut akan memasuki tahap kedua yakni bimbingan teknis. Kemudian pada November akan memasuki tahapan ketiga yaitu penilaian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, dan Kementerian Desa. “Rencananya kita semua akan menilai sampai […]
Program Penyediaan Air Bersih Desa Ciburial merupakan platform pembangunan air bersih di Desa Ciburial yang dilaksanakan melaui pendekatan berbasis masyarakat. Dengan terwujudnya Program Penyediaan Air Bersih di Desa Ciburial akan menambah akses air bersih yang aman bagi sekitar 13 ribu jiwa di sebanyak 12 unit RW di Desa Ciburial. Program Penyediaan Air Bersih Desa Ciburial ini merupakan keberlanjutan program penyediaan air bersih Desa Ciburial yang sudah berjalan hampir 21 tahun. Pada tahun 1999 yang lalu sudah dimulai program pembangunan penyediaan air bersih dengan pendekatan berbasis masyarakat di Desa Ciburial. Baca juga tulisan yang berjudul, “Sejarah Pengelolaan Badan Air Desa Ciburial“. Tujuan Program Penyediaan Air Bersih Desa Ciburial, diantaranya adalah : Meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani air bersih termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah Desa Ciburial untuk dapat mengakses pelayanan air bersih yang berkelanjutan. Keluarga miskin mendapat layanan air bersih yang layak mencapai 100% dalam rangka pencapaian target SDGs ke-1 (Desa Tanpa Kemiskinan). Sumber Pendanaan Program Penyediaan Air Bersih Desa Ciburial:(saat ini BELUM DIKETAHUI) , nanti akan ada updatenya. ?? Berikut ini video kegiatan survei mata air yang dilakukan pada September 2020: Video ini dibuat dalam rangka dokumentasi dan publikasi rencana pembangunan desa, khususnya Program Penyediaan Air Bersih di Desa Ciburial periode RPJMDes 2020-2025. Dengan harapan terbentuknya kesatuan melalui kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalah bidang air bersih serta sebagai upaya percepatan terwujudnya Program Penyediaan Air Bersih di Desa Ciburial. Kegiatan Survei Sumber Mata Air di Luar Wilayah Desa Ciburial, tepatnya di Desa Wangunharja Kabupaten bandung Barat. Siapapun yang peduli dengan upaya percepatan terwujudnya Program Penyediaan Air Bersih di Desa Ciburial ini dapat berpartisipasi bergabung dengan Desa Ciburial. Berpartisipasi mudah dan menyenangkan! untuk informasi lebih lanjut jangan ragu untuk menghubungi kami di ciburial.desa.id. Beberapa tulisan terkait dengan Program Penyediaan Air Bersih di Desa Ciburial, diantaranya adalah: Sejarah Pengeloaa Badan […]
Penanganan sampah di Desa Ciburial merupakan salah satu masalah yang belum dapat diatasi di Desa Ciburial. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah ini.
Jumlah Dana Desa Ciburial Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.822.514.000,- jumlah Dana Desa Ciburial tahun ini lebih kecil dari Dana Desa Ciburial tahun sebelumnya (2017) yaitu sebesar Rp.875.021.000,-. Jumlah penurunan Dana Desa Ciburial 2018 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.52.507.000,- atau sekitar 6 persen.
Sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama, lanjutan Pembahasan Rancangan APB Desa 2018 (pembahasan kedua) kembali dilaksanakan. Pembahasan Kedua Rancangan APB Desa 2018 dilaksanakan di ruang musyawarah kantor Desa Ciburial pada Senin, 29 Januari 2018. Hadir dalam pembahasan kedua rancangan Perdes tentang APB Desa 2018 tersebut unsur Pimpinan dan Anggota BPD Ciburial, unsur Pemerintah Desa Ciburial, yang terdiri dari Sekretaris Desa, para Kepala Dusun, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, dan para staf desa.