Buku Saku Tanya Jawab Seputar UU DesaBuku Saku “Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa” ini mengumpulkan ratusan pertanyaan dan menggali jawaban opsional tentang desa. Pandangan sosiologis berupaya menjawab implementasi atas kedudukan Desa sebagai organisasi hybrid yang dikenali kalangan pendukung UU Desa dengan istilah self-governing community. Pendekatan ilmu pemerintahan telah menguraikan batasan pembagian urusan dan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam menjawab pertanyaan tentang penataan Desa. Buku Saku “Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa” ini memberikan landasan fundamental agar Pemerintah untuk bersama-sama mengawal dan mengakui kewenangan yang partisipatif, deliberatif, dan bersumber dari kebutuhan dan kesepakatan warga Desa. Buku Saku “Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa” ini disajikan untuk bahan bacaan bagi semua kalangan, mulai dari para pejabat, akademisi, aktivis LSM, pegiat desa, pelatih, pendamping desa, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, kader desa, hingga komponen-komponen lain yang berkepentingan terhadap UU Desa. Idealnya para pembaca membaca buku ini secara lengkap dan utuh mulai dari aspek filosofis hingga aspek teknis. Tetapi buku ini menyajikan banyak menu pertanyaan. Para pembaca dapat membuka dan membaca pertanyaan-jawaban sesuai kebutuhan, sehingga tidak harus membaca secara tuntas terhadap seluruh pertanyaan-jawaban. Daftar isi dan indeks yang lebih lengkap akan membantu pembaca menemukan dan membaca tanya-jawab sesuai dengan kebutuhan. *** Download Now!Size: 1 MBVersion: PDF
Download Tag: UU Desa
Implementasi UU Desa – Jurnal DesentralisasiJurnal Desentralisasi Vol. 13 No. 1 Tahun 2015 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Center For Decentralization and Local Autonomy Studies) Lembaga Administrasi Negara (National Institute Of Public Administration). Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa : Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa (Marsono) Pengelolaan Keuangan Desa Pasca-UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi (Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Edy Sutrisno) Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa : Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat (Rusman Nurjaman) Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia : Melihat Desa dari Sudut Pandang Peraturan Perundang-Undangan (Rico Hermawan) Menilik Potensi Disharmoni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sabilla Ramadhiani Firdaus) Download Now!Size: 2.65 MB