Saat ini penanganan masalah kemiskinan maupun masalah sosial lainnya masih banyak program pelayanan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.
Tagar: data
4 posts
Terkait kegiatan percepatan layanan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung telah meng-agendakan kegiatan Perekaman Data e-KTP serentak untuk para Wajib KTP Desa Ciburial yang belum melakukan perekaman data e-KTP pada:
Idealnya, pemilihan dan pengurutan prioritas dari proyek konstruksi dan rehabilitasi jalan desa dilakukan sebelum pemilihan teknologi ditentukan. Secara umum, ada tiga kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) kelayakan secara teknis, (2) kelayakan secara ekonomi dan, (3) pertimbangan-pertimbangan sosial (kriteria kelayakan sosial). Setelah prioritas-prioritas jalan telah dibuat dan garis rencana jalan secara detail telah diidentifikasi, maka telah dimungkinkan memadukan rencana metode kerja, tenaga kerja dan peralatan. Berikut ini adalah beberapa kriteria sosial yang dapat digunakan untuk pengurutan prioritas proyek kontruksi dan rehabilitasi jalan desa:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung akan melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pemutakhiran data dilakukan pengurus rukun warga (RW) bersama panitia pemilihan desa/kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).